MATARAM – Kendati kepengurusan HM Suhaili FT sudah dinyatakan demisioner tertanggal 4 Februari lalu.
Tetapi hingga saat ini, DPP Partai Golkar belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua Golkar NTB. “Golkar NTB dalam posisi status quo atau kekosongan jabatan,” kata politisi Partai Golkar NTB, Hasan Masat, Jumat (5/2).
Diungkapkan Hasan, dari sejumlah pengurus DPP dikonfirmasi dipastikan DPP Partai Golkar belum menunjuk siapapun sebagai Plt ketua Golkar NTB. Dia pun menepis, kabar bahwa Lalu Satriawandi ditunjuk DPP Partai Golkar sebagai Plt ketua. “Belum ada ditunjuk DPP sebagai Plt ketua,” papar aktivis LSM tersebut.
Menurutnya, dengan sudah dinyatakan demisioner kepengurusan HM Suhaili FT, DPP semestinya harus langsung menunjuk Plt ketua. Namun kenyataan, DPP hingga saat ini belum menunjuk Plt ketua. Oleh karena itu, pihaknya mendesak DPP agar segera menentukan sikap terkait kekosongan jabatan ketua Golkar NTB. Apakah DPP akan menunjuk Plt ketua atau DPP langsung ambil alih DPD Golkar NTB. “Jangan biarkan Golkar NTB ini ngambang, DPP harus segera bersikap,” imbuhnya.
Dengan tidak ada kejelasan sikap DPP, membuat kader di daerah kebingungan. DPP tidak boleh membiarkan ada kekosongan jabatan ketua Golkar NTB terlalu lama. “Tidak jelas sikap DPP membuat kita bingung,” imbuhnya.
Baginya, DPP harus segera menunjuk Plt ketua. Posisi Plt ketua sangat penting untuk memastikan roda organisasi kepartaian di NTB tetap berjalan. Selain itu, Plt ketua bertugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan Musda. “Harus segera ada Plt ketua,” terangnya.
Senada dengan itu, salah satu sumber dekat koordinator daerah (Korda) DPP Partai Golkar untuk NTB, Sari Yuliati membenarkan bahwa DPP Partai Golkar sejauh ini belum menunjuk Plt ketua Golkar NTB. “Belum ada ditunjuk (Plt ketua Golkar NTB.red). Golkar NTB status quo atau kekosongan jabatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Pengamat politik UIN Mataram, Ihsan Hamid punya pandangan tersendiri terkait keputusan DPP Partai Golkar membiarkan ketua DPD Golkar NTB dalam posisi kekosongan jabatan. Dia menduga, dengan dibiarkan kekosongan jabatan Golkar NTB, sangat mungkin DPP ingin kalkulasikan dan pemetaan politik ulang terkait potensi dan kekuatan masing-masing figur calon ketua DPD Partai Golkar NTB di Musda.
Apalagi mengingat, belakangan ini menguat nama Wali kota Mataram terpilih, Mohan Roliskana yang sebelumnya rivalitas terjadi antara Ahyar Abduh dan HM Suhaili FT. Sehingga DPP perlu untuk mengkalkulasikan dan pemetaan ulang kekuatan politik figur-figur tersebut.
Dengan begitu, DPP bisa memperoleh figur ketua Golkar NTB sesuai ekspektasi untuk memajukan dan mengembalikan kejayaan partai Golkar di NTB. “Ini bisa jadi strategi DPP dengan mengulur-ulur waktu, agar bisa mengukur ulang kekuatan politik masing-masing kandidat ini,” ungkapnya.
Tetapi demikian, DPP juga sebaiknya tidak membiarkan terlalu lama ada kekosongan jabatan ketua Golkar NTB tersebut. Pasalnya, kekosongan jabatan akan membuat tidak berjalan roda organisasi partai, serta menimbulkan kebingungan dan keresahan di jajaran kader Golkar di NTB.
Sehingga akan berimbas kepada koordinasi, konsolidasi dan soliditas di internal partai Golkar di NTB.
“Terlalu lama kekosongan jabatan bisa merusak soliditas partai,” pungkasnya. (yan)
