SELONG – Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur yang melakukan pemotongan gaji para guru honor terus menuai protes. Terkait masalah ini perwakilan guru honor akhirnya mendatangi kantor Dinas Dikbud Lombok Timur, Selasa (13/12).
Kedatangan guru honor ini diterima langsung oleh Kadis dan sekretaris Dikbud Lombok Timur. Dikesempatan itu para guru honor menyampaikan berbagai persoalan yang ada. Tidak hanya mempertanyakan masalah pemotongan gaji guru honor, tapi juga mereka menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi guru honor lainnya.
“Kedatangan kami ke Dinas Dikbud Loti mini tak lain meminta supaya supaya pemotongan gaji para tenaga honor tidak dilakukan,” singkat Ketua Forum Guru Honor Lombok Timur Sunarno.
Berkaitan dengan hal ini Pj Bupati Lombok Timur HM. Juaini Taofik menegaskan bahwa Pemkab Lombok Timur tidak akan melalukan pemotongan gaji para guru honor. Besaran gaji yang akan diberikan tetap sesuai dengan ketentuan awal. Namun untuk tenaga honor yang digaji dari APBD, tunggakan gaji selama lima bulan terlebih dahulu akan dibayar tiga bulan dan sisanya itu dibayar di APBD 2024.
“Kita tidak akan mengurangi jumlah standar yang seharusnya diterima para guru honor ini. Bukan soal besar kecilnya, tetapi sebagai bentuk penghargaan kepada para GTT yang membantu proses belajar mengajar di sekolah itu, tidak boleh dikurangi. Terima dulu honor tiga bulan, tetapi honor yang dua bulan akan kami bayarkan di awal tahun 2024,” pesannya.
Karenanya ia meminta ke Dikbud dan OPD terkait lainnya supaya segera mungkin menyelsaikan persoalan ini. Terutama segera melalukan pembayaran gaji untuk tiga bulan tersebut
Sementara itu Kadis Dikbud Lombok Timur Izzuddin menambahkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk membayar gaji guru honor di APBD Tahun 2023, yaitu sebesar Rp12.271 miliar. Dari jumlah tersebut diperuntukkan untuk 1.699 guru honor dan sebagiannya untuk 1.001 insentif sekolah swasta.
“Namun karena ada perubahan status (migrasi) sekolah swasta (TK) menjadi sekolah negeri. Sedangkan sekolah yang dana BOS-nya dibawah Rp50 juta yang harus dibayarkan, atau terdapat penambahan mencapai 642 orang sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp1,2 miliar,” kata dia.
Keterbatasan anggaran itu yang menyebabkan terkait rencana akan dilakukannya rasionalisasi. Namun setelah muncul polemik dibawah ditambah lagi instruksi dari pj bupati sesuai maka pembayaran gaji guru honor ini segera ditentuskan.
“Yang kita bayar sesuai standar dan jumlah yang telah ditetapkan di awal,” tutupnya. (lie)
