Fauzan Khalid Incar Diskresi Ketum Golkar

Fauzan Khalid (DOK/RADAR LOMBOK)
Fauzan Khalid (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Posisi Ketua DPD I Golkar NTB masih menjadi rebutan dua politisi Golkar, Ahyar Abduh yang juga Wali Kota Mataram dan M. Suhaili FT yang juga Bupati Lombok Tengah (Loteng). Tetapi siapa sangka, Bupati Lombok Barat (Lobar) Fauzan Khalid juga berkeinginan menduduki kursi nomor satu di Golkar NTB.

Mantan Ketua KPU NTB itu dikabarkan bermanuver menemui sejumlah petinggi DPP Golkar di Jakarta meminta dukungan sebagai calon Ketua DPD I Golkar NTB pada Musda X.

Sontak, manuver Fauzan Khalid ini membuat berang politisi Golkar NTB Hasan Massat. Ia mengingatkan Fauzan agar tidak bermanuver; memperkeruh situasi yang ada. “Lebih baik Pak Fauzan Khalid tidak usah ikut nyalip di tikungan,” jelasnya.

Hasan meminta Fauzan tidak ikut mencalonkan diri. Biarlah posisi Ketua Golkar NTB diperebutkan para kader internal. Golkar NTB punya banyak stok kader berkualitas, mumpuni, dan punya rekam jejak militan dalam membangun partai. Golkar tidak terlalu membutuhkan figur non-kader untuk dicalonkan di Musda. “Biarlah kader Golkar bersaing, figur non-kader tidak usah terlibat,” terangnya.

Sementara itu, Fauzan Khalid yang dikonfirmasi memilih tidak berpolemik. Ia hanya menjawab singkat melalui pesan WhatsApp. “Coba dilihat apakah saya memenuhi syarat atau tidak,” imbuhnya.

Diketahui, untuk menjadi calon Ketua Golkar NTB, minimal didukung 30 persen pemilik suara, dan minimal satu periode pernah menjadi pengurus Golkar. Jikapun tidak pernah menjadi pengurus, tetap bisa bisa maju. Tetapi dengan catatan memperoleh diskresi dari Ketua Umum (Ketum) DPP Golkar Airlangga Hartarto. Dan kabarnya, dari sumber terpercaya, Fauzan sudah melayangkan permohonan diskresi ini ke Ketum.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Muhammad Ali menilai, peluang Fauzan jadi Ketua Golkar NTB sangat kecil, melihat persyaratan yang relatif sulit dipenuhi. Jikapun Fauzan meminta diskresi Ketua Umum Golkar, itu tidak mudah. “Karena Pak Ahyar lebih dikehendaki DPP. Saya kira Pak Ahyar lebih berpeluang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Musda X tak kunjung digelar. Selain karena covid-19, juga karena tak kunjung sepakatnya DPP dan pengurus DPD soal siapa yang akan diaklamasikan menjadi ketua. Adapun kepengurusan Golkar di bawah pimpinan M. Suhaili FT berdasarkan Surat DPP Golkar Nomor: S1/ 01/Golkar/ IV/2020, hanya diperpanjang hingga 31 Juli.

Sejumlah pihak mengklaim bahwa kepengurusan Suhaili sudah demisioner. Untuk itu diharapkan ada pelaksana tugas (Plt) ketua, yang bertanggung jawab mempersiapkan Musda.

Terkait hal tersebut, Koordinator Wilayah DPP Golkar Sari Yuliati mengatakan, sejauh ini belum ada pengangkatan Plt Ketua Golkar NTB. Dan  Selama belum ada SK pengangkatan Plt, maka kepengurusan tetap di bawah komando M. Suhaili FT dan Baiq Isvie Rupaedah. “Pak Suhaili masih jadi Ketua Golkar NTB,” terangnya.

Anggota DPR RI Dapil Lombok ini menepis bahwa tertundanya Musda akibat belum sepakatnya DPP dan pengurus daerah terkait siapa yang akan diaklamasikan sebagai ketua. Tetapi kemungkinan kata Sari, Musda X digelar di Jakarta, sama seperti Musda DPD I Sulawesi Selatan.

Sementara itu, sejumlah kader muda mengatasnamakan diri poros muda Golkar mendesak DPP segera bersikap. “Penundaan dan ketidakjelasan ini memberikan dampak moril, materil, dan psikologis terhadap segenap komponen partai secara struktural,” ujar koordinator poros muda Golkar NTB, Bahtiar Thamrin.

Musda X kata Bahtiar adalah momen penting dalam rangka penuangan ide dan gagasan untuk mendorong pengelolaan kelembagaan yang semakin baik, selain pemilihan Ketua Golkar NTB. (yan)