MATARAM—Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menggelar rapat dan pertemuan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satunya masalah yang dibahas yakni tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Cabang Mataram, Sarman Palipadang mengatakan, pada tahap VIII PBI yang dihapus 2 ribu lebih. Kemudian ada juga penambahan penerima PBI untuk 6 ribu lebih warga.
‘’Jadi bukan ditotal. Yang 2 ribu itu mungkin meninggal dunia. Kemudian bisa juga pindah ataupun ganda (identitas). Kemudian yang ditambah itu 6 ribu untuk PBI APBN,’’ ungkapnya, Senin (21/10).
Seluruhnya kata dia sudah diproses. Dari informasi yang ia terima, kartu BPJS akan segera dicetak untuk selanjutnya dibagikan. Pembagian dipastikan tuntas dilaksanakan  sampai 30 November mendatang.
Sejauh ini pendataan disebutnya sudah selesai. Hanya saja, jumlah data itu tidak diketahuinya secara pasti.
Karena itu, ia meminta waktu lain untuk menjelaskan. Permintaan ini disampaikan lantaran berkaitan dengan data.
‘’Saya lupa datanya. Ada 6 ribu sekian itu, tapi yang dinonaktifkan itu 2 ribuan penerima,’’ jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj Baiq Asnayati mengatakan, kelurahan diminta mengusulkan warganya sebagai penerima PBI melalui musyawarah kelurahan (muskel). Khususnya untuk warga yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial.
Saat ini, Kota Mataram masih memenuhi kuota dari APBD, yakni pelayanan non aktif. ‘’Itu kan kita masih dapat jatah 10 ribu lebih. Jadi itu yang penuhi dari yang dinonaktifkan PBI JKN-nya,’’ ujarnya.
Sebelumnya, ada sekitar 6.057 warga Mataram dicoret sebagai penerima PBI. Kini pihaknya mencoba kembali mengusulkan. Syaratnya adalah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
‘’Yang 10 ribu itu kita coba penuhi. Kita sudah sampaikan juga tadi ke BPJS tentang ini,’’ katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh mengatakan, dengan penghapusan penerima PBI maka akan ada anggaran yang dipersiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Namun bentuk dan realisasinya masih dipelajari dan dilakukan pengkajian oleh pemerintah setempat.
‘’Itu yang harus saya pelajari. Berapa banyak yang dihapus. Kemudian kalau kita penuhi dari APBD. Maka ini harus kita hitung. Sementara kita banyak sekali beban pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk program-program pemerintah kota ini. Jadi kami masih mempelajari,’’ ungkapnya.
Kemungkinan penerima PBI yang dihapus dialihkan ke program Jaminan Kesehatah Daerah (Jamkesda). Wali kota mengaku belum bisa mengambil keputusan cepat karena saat ini di program tersebut masih banyak yang belum bisa dibiayai dan dibayarkan.
‘’Karena itu nilainya juga cukup tinggi. Sekarang ditambah lagi bagaiman kita menyikapi kebijakan pusat tentang PBI ini. Makanya ini harus saya pelajari,’’ terangnya. (gal)
