SELONG – Dua desa di Lombok Timur mendapat penghargaan di hari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 78, Kamis (17/8). Dua desa tersebut adalah Desa Rensing Bat Kecamatan Sakra dan Obel Obel Kecamatan Sambelia.
Penghargaan yang didapatkan dua desa tersebut karena berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dari 254 Desa dan Kelurahan, dua desa ini sudah lampaui target UHC tahun 2023 ini 95 persen. Penyerahan sertifikat dan piagam penghargaan diberikan langsung Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy.” Kedua desa tersebut kepesertaannya sebagian besar ditanggung oleh APBN. Kita desa-desa lainnya yang ada di Lombok Timur bisa menyusul mencapai target UHC. Setiap tahun, target ini terus ditingkatkan. 2022 95 persen, 2023 95 persen dan tahun 2024 mendatang 98 persen ” kata Kepala BPJS Cabang Selong Gusti Catur Wiguna.
Dari dua desa yang meraih target UHC ini sebut dia untuk Rensing Bat memiliki jumlah penduduk 1.532. Jumlah warga yang sudah JKN 1.508 atau 97,43 persen atau yang belum hanya 24 orang atau hanya 1,57 persen. Sedangkan Desa Obel Obel jumlah penduduknya 2.433 jiwa. Sementara yang sudah terdaftar 2.363 jiwa atau 97,12 persen. Tersisa hanya 70 jiwa yang belum atau hanya 2,88 persen. ” Secara keseluruhan di Lombok Timur baru mencapai 89,91 persen dari 1.392.099 jiwa penduduk. Atau baru mencapai 1.251.615 jiwa ” bebernya.
Untuk itu Catur mengatakan sebenarnya sudah pernah mencapai 90 persen. Tapi karena pertambahan jumlah penduduk ditambah dengan adanya verifikasi dan validasi data penerima JKN KIS APBN 2021. Sebagian besar kepesertaan dari iuran APBN atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN berjumlah 926.135 jiwa. Dikalikan iuran perbulan Rp 42.000 per orang maka pemerintah pusat sudah menanggung Rp 388 miliar perbulan untuk warga miskin dan tak mampu di Lombok Timur atau sebesar Rp 4,6 triliun pertahun. “Sedangkan PBI dari APBD yaitu sebanyak 97.665 jiwa. Jumlah ini jika diakumulasi besaran iurannya Rp 42 ribu perbulan, maka Pemkab Lombok Timur mengeluarkan dana sebesar Rp 410 juta perbulan. Dikalkulasikan selama selama satu tahun, maka Pemkab Lotim menanggung Rp 4,9 miliar,” terang Catur.
Berikutnya peserta JKN- KIS Pekerja Penerima Upah atau yang ditanggung perusahaan yaitu dengan jumlah 163.552 jiwa. Peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 54.643 jiwa. Terakhir bukan pekerja hanya 9.615 jiwa. Karenanya bagi yang belum diharapkan akan bisa terus berproses untuk meningkatkan jumlah Kepesertaan. Meskipun Lombok Timur cukup berat karena jumlah penduduknya terbesar di NTB namun secara bertahap akan terus coba disisir pencapaian target lewat desa-desa.
Sementara itu Sekda Lombok Timur H.M Juaini Taofik mengatakan, melalui momentum hari kemerdekaan ini coba dimerdekakan dua desa dulu di bidang kesehatan. Sebagian besar dari dua desa tersebut sudah bisa dinyatakan terlindungi di bidang kesehatan. (lie)
