PRAYA – Warga Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya, kembali kembali berunjuk rasa ke kantor desanya, Selasa kemarin (22/1). Mereka kembali memprotes kebijakan kepala desa yang telah memecat empat kepala dusun secara sepihak.
Masyarakat yang mengatasnamakan diri Forum Peduli Masyarakat Desa Ungga ini menyayangkan pemecatan Kadus Batu Bolong, Ketapang, Malang, dan Ampan Lolat, secara tiba-tiba. Pemecatan itu dianggap melanggar Perbup Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
BACA JUGA: Maling Motor Bule Argentina Diborgol
Kodum aksi, Bukran dalam orasinya menyampaikan demokrasi di negera hukum ini sudah harga mati dan tidak bisa diintervensi. Begitu pula dengan kebijakan kepala desa, tidak boleh main pecat secara semena-mena. Termasuk pemberhentian kadus harus dilandasi aturan yang berlaku. “Untuk itu, saya menolak pelantikan kadus kemarin karena tidak sesuai dengan prosedur. Jangan coba-coba membuat yang aneh-aneh di desa ini, kami akan tuntut karena semua desa di seluruh Indonesia sudah diatur oleh aturan,” teriak Bukran.
Selain itu, Bukran juga menyinggung soal kebijakan baru kepala desa yang telah mengalihfungskan gedung polindes menjadi BUMDes. Bila ada orang hamil atau orang sakit pengobatannya dipindahkan ke Puskesmas Darek. Kebijakan ini sangat merugikan masyarakat Desa Ungga. “Jangan menjadi orang yang tidak menaati aturan yang berlaku,” letupnya.
Senada juga disampaikan tokoh masyarakat Ungga, H Rofi’i Abdul Hadi, kepala desa salah kaprah berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian kadus serta pengangkatan aparatur desa. Dalam pengangkatan kadus harus ada koordinasi dengan tokoh agama yang menjadi pemuka masyarakat di kampung setempat, agar tidak terjadi keributan di wilayah itu. “Jangan sampai terjadi keributan kampung dalam pergantian kadus tersebut, karena kadus baru belum tentu bisa memperhatikan kesejahteraan warga setempat. Untuk itu, hendaknya kades terpilih melakukan pendekatan atau merangkul orang-orang yang berseberangan agar desa bisa berjalan kondusif sesuai yang diharapkan,” ungkapnya.
Rofi’i juga mengkritisi kebijakan pengangkatan sejumlah aparatur desa. Pengangkatan itu dinilai berlebihan mengingat hanya ada empat bidang dalam urusan kantor desa. Yaitu, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, kesra dan umum.
Dengan kelebihan aparatur ini, tentunya akan mempersulit kades sendiri pemberian insentif bagi perangkat desa itu. Mengingat anggaran sudah mempunyai pos-pos tertentu akan dipergunakan untuk memberikan insintif. ‘’Kebijakan ini akan masyarakat Desa Ungga karena anggaran tidak digunakan sesuai dengan porsinya,” tambahnya.
BACA JUGA: Dua Bos Sabu Antardaerah Diringkus
Orator lainya H Maskur menyampaikan, aksi kali ini dilakukan untuk memperjelas kembali apa yang diinginkan masyarakat terhadap kebijakan kades yang dinilainya sewenang-wenang. Karena sesuai regulasi yang mengatur tentang perangkat desa, kebijakan kades itu jelas-jelas melanggar aturan. Apalagi, Senin lalu Pemkab Lombok Tengah sudah mengeluarkan surat edaran (SE) resmi. Dalam SE itu tidak ada unsur yang memenuhi kriteria bagi kades untuk melakukan pemecatan. “Terhadap kebijakan itu, kades jelas-jelas melanggar aturan. Untuk itu, kami meminta agar kades menjalankan SE itu dengan menarik kembali keputusannya. Jika tidak diindahkan maka kami akan tetap menuntut itu,” tegasnya.
Kades Ungga, Suasto Hadiputro Armin mengaku, sedikitpun dirinya tidak merasa melanggar aturan memberhentikan tiga orang perangkat desa kewilayahan (kadus) tersebut. Apa yang sudah diputusakan dengan memecat tiga kadus dan menunjuk empat orang Plt kadus beberapa hari lalu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. “Pemberhentian perangkat desa itu tidak bisa dikatakan sewenang-wenang melainkan atas dasar pertimbangan aspirasi dan dukungan sebagian besar warga di dusun-dusun itu. Hal tersebut terbukti dengan sedikitnya warga yang mengikuti aksi kali ini. Pertimbangan lain juga, dengan melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi di masing-masing dusun. Masing-masing desa memiliki persoalan yang berbea-beda,” katanya. (met)
