SELONG—Jajaran Kepolisian dan TNI sudah mulai bersiaga menyikapi rencana aksi demo terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubenur non aktif DKI Jakarta, Basuki Cahya Purnama alias Ahok pada 2 Desember 2016 mendatang atau dikenal demo 212.
Menyikapi aksi demo 212 itu, jajaran Polres Lotim dan Dandim 1516 Lotim menggelar apel gelar pasukan, Selasa kemarin (29/11). Pelaksanaan apel itu sendiri di pusatkan di Lapangan Mapolres Lotim. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Lotim, AKBP Wingky Adhityo Kusumo. Dimana dalam apel itu, melibatkan sejumlah satuan yang ada di Polres dan TNI, diantaranya kalangan perwira Polisi dan TNI, Brimob, Dalmas, Satlantas, Gabungan Staf, Bhabinkamtibmas, Satuan Intel, termasuk Sat Pol PP.
Menindak lanjuti pesan Kapolda NTB, Kapolres Lotim mengatakan, apel gelar pasukan sebagai bentuk tahapan utama untuk mengecek kesiapan personil, sarana dan prasarana dalam melakukan pengamanan. Itu dilakukan sebagai upaya untuk mencapai hasil yang maksimal dilapangan. “Ini sebagai bentuk dan bukti kesiapan kita untuk menghadapi kontijensi, serta mencipatakan dan memberikan rasa aman untuk masyarakat,” terangnya.
Dijelaskan, mengacu pada perkembangan regional, nasional maupun lokal, termasuk evaluasi gangguan Kamtibmas 2016, serta agenda nasional tahun 2017 mendatang, diprediksi akan masih terjadi sejumlah gangguan Kamtibmas tahun 2016 ini. Menyikapi ini, tentu diperlukan perhatian semuan pihak, tanpa terkecuali.
Berbagai potensi gangguan Kamtibmas itu lanjutnya, seperti kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat misalnya pencurian, Curanmor, penyalahgunaan Senpi, dan premanisme. Selanjutnya potensi kejahatan yang merugikan kekayaan negeri, kejahatan transaksional sebagai dampak ilmu pengetahuan, dan teknologi. “Kejahatan transaksional itu seperti terorisme, narkotika, trafficking person, dan kejahatan lainnya,” lanjut Wingky.
Disamping berbagai ancaman gangguan Kamtibmas di tahun 2016 ini lanjutnya, tahun 2017 mendatang juga akan dihadapkan dengan sejumlah agenda strategis yang bersifat nasional. Itu berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2017 mendatang di sejumlah wilayah di Indonesia.
Meski Pilkada serentak 2017 ini tidak ada di wilayah NTB, namun suasana dan suhu politik Pilkada serentak itu kini sudah berdampak ke wilayah NTB. Baik dampak itu dirasasakan secara langsung maupun tidak langsung. “Keberadaan media sosial membawa dampak yang sangat besar dalam mempengaruhi elektablitas pasangan calon tertentu. Inilah salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi Kamtibmas,” jelas Wingky.
Kesempatan itu, dia pun berharap ke semua pihak, baik itu Polisi, TNI, Pemerintah Daerah, masyarakat dan elemen lainnya supaya lebih selektif dalam memilih informasi yang disebarkan melalui media sosial. Jangan sampai terlalu cepat percaya dengan infomasi di media, apalagi sampai terprovokasi dengan isi beritanya.
“Saya mengajak untuk kita semua agar terus menggelorakan sinergi dan semangat yang telah kita bangun. Semangat itu kita tunjukkan selama pengamanan, untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa,” pungkasnya. (lie)
