MATARAM – Aksi unjuk rasa jilid II yang dilakukan ribuan massa mahasiswa se –NTB di kantor DPRD NTB kembali digelar pada Senin (30/9). Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa dari berbagai kampus tersebut masih dalam tuntutan yang sama pada aksi sebelumnya, yakni menolak penetapan UU KPK dan menolak RUU RKUHP. Menariknya aksi ribuan mahasiswa se-NTB ini juga diikuti ratusan mahasiswa SMA dan SMK.
Adanya siswa SMA dan SMK ikut turun aksi demonstrasi membantu dan bergabung bersama ribuan mahasiswa se-NTB tersebut, mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.
“Kami sudah sampaikan kesemua kepala SMA dan SMK se NTB untuk dilaksanakan dan mengambil langkah- langkah antisipasi kepada siswa supaya tidak ikut turun ke jalan untuk melakukan aksi bersama mahasiswa,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB H Rusman kepada Radar Lombok, kemarin.
Rusman mengatakan, dalam surat edaran tersebut Dikbud NTB dan kabupaten/kota untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Diantaranya, memastikan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk memantau, mengawasi, serta menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya, menjalin kerja sama dengan orang tua/wali untuk memastikan putera/puterinya mengikuti proses pembelajaran sesuai ketentuan.
Kemudian membangun komunikasi harmonis dengan peserta didik, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menyalurkan pemikiran kritis, bakat, dan kreativitas peserta didik masing-masing. Peserta didik diminta agar tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyesatkan. Sekolah juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta didik yang terdampak dalam aksi unjuk rasa.
Selain itu, Rusman meminta pihak sekolah untuk memastikan pihak siapa saja dengan maksud dan tujuan apa saja, agar tidak melibatkan peserta didik dalam kegiatan unjuk rasa yang berpotensi pada tindakan kekerasan, kekacauan, dan pengrusakan.
Selain itu, pihaknya Juga minta kepala UPT untuk mengingatkan langsung kepada kepsek yang ada di wilayah kerjanya masing-masing.
“Adanya siswa yang ikut menggelar aksi bersama mahasiswa, kami akan melakukan pendalaman serta mengklarifikasi kepada pihak sekolah terhadap persoalan siswa yang turun aksi,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya memastikan apakah pihak sekolah sudah berupaya maksimal untuk melaksanakan surat edaran Mendikbud tersebut.
“Jika kami sudah mendapatkan informasi yang utuh, maka tentunya akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk melakukan pembinaan, baik terhadap pihak sekolah maupun siswa,” ujarnya. (adi)
