MATARAM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB H Aidy Furqan menegaskan bahwa mutasi kepala sekolah itu menjadi kewenangan dan hak preogratif kepala daerah, dalam hal ini Penjabat Gubernur NTB H Lalu Gita Ariadi. Dengan demikian, jika ada yang menawarkan bisa ditempatkan di sekolah tertentu, sebaiknya jangan dipercaya. “Paling kadis diminta pendapat saja dalam rapat tertutup oleh Penjabat Gubernur. Makanya hebat orang yang katanya bisa mengatur-ngatur mutasi,” ucap H Aidy Furqan.
Kendati demikian, Aidy mengajak dan mengingatkan semua pihak, baik itu pejabat di lingkup Dinas Dikbud NTB dan juga semua kepala sekolah, baik itu jenjang SMA, SMK maupun SLB untuk fokus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah mereka diamanahkan bertugas.
Menurut Aidy, biasanya oknum yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan memberikan iming-iming bisa menempatkan seseorang di posisi tertentu. Hanya saja, perlu diketahui, dalam menjalankan pemerintahan ada aturan. Namun jika memberikan masukan tidak masalah, sebab keputusan pimpinan itu sudah sangat konprehensif dengan mempertimbangkan banyak aspek.
“Tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi. Begitu kita dikukuhkan atau dilantik menjadi kepala dinas kita harus bertanggugjawab atas nama kelembagaan,” tegasnya.
Aidy menambahkan, hal biasa dalam mutasi, banyak yang mengaku dekat dengan pimpinan. Hal serupa juga terjadi di beberapa kepala daerah sebelumnya dan begitu juga di kabupaten/kota. “Hal biasa jika banyak yang mengaku-ngaku orang dekat Pj Gubernur NTB. Karena di zamannya Zul-Rohmi juga banyak yang mengaku-ngaku,” imbuhnya. (adi)
