PRAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah mengkritisi kondisi data pokok pendidikan (Dapodik) yang ada saat ini. Para wakil rakyat ini menilai jika Dapodik yang ada saat ini tidak falid atau bermasalah. Melihat masih banyak ditemukan sekolah yang rusak bahkan sampai roboh dan apa yang ada di Dapodik tidak sesuai dengan fakta.
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Legewarman menyebutkan, banyaknya sekolah yang rusak di daerah itu, tidak terlepas dari amburadurnya masalah data pokok penddikan (Dapodik) yang ada saat ini. Pasalnya, tidak jarang data di Dapodik tidak sesuai dengan fakta di lapangan atau dapodik saat ini tidak valid alias bermasalah. “Dari dulu saya sampaikan jika dapodik kita tidak valid atau tidak benar. Pasalnya sesuai dengan kondisi sarana dan perasarana kita sampai saat ini, gedung sekolah kita masih banyak yang roboh. Ini menggambarkan laporan Dapodik kita ke pemerintah pusat tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan,” ungkap Legewarman, Selasa (29/8).
Hal ini juga dibuktikan dengan amburadulnya data guru dengan status aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya dinyatakan lebih untuk guru kelas mencapai 229 orang dan 179 guru agama. Namun pada kenyataanya setelah dilakukan pendataan, ternyata saat ini terungkap jika daerah tersebut masih kekurangan guru mencapai 810 orang. “Maka kami meminta kepada pemda agar mari kita sama-sama melakukan perbaikan dengan mengacu pada data demi kemajuan pendidikan kita. Bahkan dari dua tahun lalu saya sudah sampaikan bahwa Dapodik kita di Lombok Tengah bermasalah. Tetapi dari pemda menganggap itu hanya angin lalu yang tidak didengarkan atau tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemda,” sesalnya.
Karenanya, pihaknya sangat menyayangkan sikap pemda yang seolah-olah tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi masukan dari dewan. Pasalnya, berbagai rekomendasi yang sudah diberikan oleh dewan kepada pemda, namun dari pemda selama ini tidak pernah melaksanakan rekomendasi itu dengan berbagai alasan. “Maka kita harus segera koordinasi ulang dengan pemerintah pusat terkait kondisi kita saat ini. Karena dapodik kita bermasalah sudah lama dan ini yang harus terus kita benahi, agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Jangan malah ketika kita berikan rekomendasi, tapi pemda tidak peduli,” sesal Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Lombok Tengah ini. (met)
