Kejaksaan Tahan Dua Tersangka Korupsi PNPM-MP

DITAHAN : Usai menjalani pemeriksaan dua tersangka korupsi program PNPM-MP pada UPK PNPM-MP Kecamatan Suela ditahan, Senin (20/5). ( M. Gazali/Radar Lombok )

SELONG- Kejaksaan Negeri Lombok Timur menahan dua tersangka kasus korupsi program PNPM-MP pada UPK PNPM-MP Kecamatan Suela Senin (20/5). Kedua tersangka yaitu KH  selaku ketua UPK Suela dan MA pendamping Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran.

Penahanan kedua tersangka ini dilakukan setelah sebelumnya melalui proses pemeriksaan oleh penyedik kejaksaan. Usai menjalani pemeriksaan, kedua tersangka langsung digelandang ke mobil tahanan.” Penahanan kedua tersangka tersebut setelah penyidik jaksa memperoleh barang bukti yang cukup baik dari keterangan tersangka maupun saksi-saksi lainnya yang merugikan negara hingga Rp 567.687.000 sesuai hasil audit atau pemeriksaan khusus Inpektorat Lombok Timur nomor 740.04/02K/IRT/2024 tanggal 15 Januari 2024,” demikian dijelaskan Kajari Lotim, Efi Laila Kholis.

Lebih lanjut disampaikan kedua tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan karena telah melakukan penyelewengan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program PNPM-MP pada UPK PNPM-MP Kecamatan Suela di Desa Ketangga, Kecamatan Suela tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.”Dalam kasus ini sekitar 25 orang saksi sudah memberikan keterangan. Dan dugaan korupsi tersebut mengarah kepada dua orang tersangka yakni KH dan MA,” terang Efi.

Baca Juga :  Kadis Sosial Lotim Dimutasi

Mengenai ada keterlibatan pihak lain, Efi menyatakan harus bertanggung jawab. Namun semua itu akan terungkap dalam persidangan nantinya. Keduanya ini menjadi pelaku utama. Kedua sudah melakukan tindakan penyimpangan sejak tahun 2015-2018. Berdasarkan fakta hasil penyidikan, hasil korupsi yang dilakukan kedua tersangka dinikmati mereka berdua. Dan menikmati uang hasil kejahatan korupsi hanya mereka berdua.

Kedua tersangka disebut melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahah atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana Sub : pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahahn atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana.

Sementara itu, salah satu tersangka, KH, tak bisa berkomentar banyak usai ketika akan ditahan.” Kita jalani saja perkara ini,” singkatnya.

Baca Juga :  Pemkab Lotim Daftarkan P3K Dapat Gaji Pensiun

Kuasa hukum KH, Masruri, membantah jika kliennya ikut menikmati uang hasil penyimpangan simpan pinjam PNPM-MP Suela.” Mengenai fakta-fakta persidangan bagaimana, nanti kita ikuti saja. Yang penting asas praduga tak bersalah dulu dikedepankan,” ungkap Masruri.

Diketahui   modus tersangka  MA selaku pendamping kelompok SPP  membentuk 23 kelompok SPP di Desa Ketangga Kecamatan Suela untuk  mendapatkan pinjaman SPP perguliran dari UPK PNPM-MP Kecamatan Suela. Dalam pengajuan pinjaman kelompok SPP tersebut seluruhnya diajukan oleh tersangka MA dengan meminta fotokopi KTP beberapa orang masyarakat yang ada di Desa Ketangga sebagai salah satu persyaratan untuk membentuk Kelompok SPP dan juga untuk mendapatkan pinjaman SPP Perguliran.

Dalam proses pencairan pinjaman untuk 23 kelompok SPP di Desa Ketangga, Kecamatan Suela seharusnya diserahkan kepada masing-masing anggota kelompok SPP dengan disaksikan oleh pengurus Kelompok SPP. Namun uang pinjaman tersebut diberikan melalui tersangka MA selaku pendamping kelompok SPP oleh tersangka KH.

Para tersangka tidak menyerahkan uang simpan pinjam kepada 23  kelompok SPP melainkan dipergunakan sendiri oleh tersangka M untuk kepentingan pribadi.(lie)

Komentar Anda