Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Penyelewengan Beras

RICUH: Aksi ratusan masyarakat Desa Pandan Indah ricuh di Polres Lombok Tengah, Senin (20/5). (M Haeruddin/Radar Lombok)

PRAYA – Kasus dugaan penyelewengan bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya tak kunjung menemukan titik terang. Padahal, kasus tersebut sudah diketahui berdasarkan hasil operasi anggota Polres Lombok Tengah pada bulan Februari lalu. Namun, hingga sekarang polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Karenanya, ratusan warga Desa Pandan Indah mendatangi kantor Polres Lombok Tengah, Senin (20/5). Mereka mendesak agar pihak kepolisian segera menetapkan tersangka dalam kasus itu. Mengingat, oknum yang bertanggung jawab dalam kasus itu telah melakukan kejahatan luar biasa. Oknum tersebut sudah dengan tega menyelewengkan bantuan pangan (bapang) yang sejatinya menjadi hak masyarakat penerima manfaat.

Massa aksi awalnya berkumpul di bundaran Masjid Jami’ Praya dan berorasi sebelum menuju ke depan Polres Lombok Tengah. Di bundaran Masjid Jami’ Praya, massa memblokir jalan dan membakar ban sambil membawa keranda mayat. Tidak lama kemudian, massa aksi langsung menuju depan polres dengan membawa ban yang sudah dibakar.

Sesampainya di depan polres, ratusan massa langsung mendobrak pintu gerang Mapolres. Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian juga tidak terhindarkan. Beberapa kali kericuhan terjadi hingga membuat gerbang Mapolres menjadi rusak oleh massa yang kecewa atas lambannya penanganan kasus itu.

Koordinator aksi, Rafial Nazir dalam orasinya menegaskan, lambanya penanganan kasus penyelewengan bapang di Desa Pandan Indah ini membuat masyarakat menajdi curiga jika selama ini aparat kepolisian dalam menegakan hukum hanya tumpul ke bawah. Pasalnya kasus Pandan Indah ini dianggap sudah jelas adanya penyelewengan tapi sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. “Masyarakat dirampas haknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kami meminta agar aparat menegakan supermasi hukum, karena bukti sudah lengkap. Apalagi kasus ini terungkap karena tertangkap tangan tapi kenapa sampai sekarang belum ada tersangka. Maka wajar kemudian warga menduga jika aparat masuk angin,” ungkap Rafil Nazir.

Baca Juga :  Ganggu Belajar, Guru Razia Lato-Lato Siswa

Yang mereka sayangkan, beras yang seharusnya diterima masyarakat namun ternyata diselewengkan. Sebab itu, tidak ada alasan kepolisian untuk tidak menindak tegas oknum yang menyelewengkan bantuan tersebut. Apalagi kasus ini dianggap sudah terang siapa yang berbuat dan buktinya. “Maka kalau tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi ke Polda NTB untuk mendesak Kapolda mencopot Kapolres karena kami anggap tidak becus. Kasihan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan malah diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ketusnya.

Orator lainnya, Kusnandi Uying menimpali, yang terjadi di Desa Pandan Indah, bantuan beras ini menjadi ladang permainan oknum pemerintah desa. Dalam penyalurannya banyaknya masyrakat yang semestinya terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) tidak mendapatkan bantuan tersebut akibat dari ulah permainan oknum pemerintah desa dengan modus menjual beras tersebut. “Di Desa Pandan Indah data penerima manfaat sebanyak 1497 orang, namun yang menerima beras tersebut sebanyak 923 KPM. Artinya adanya permainan yang terstruktur, sistematis, dan massif yang direncanakan oknum pemerintah desa dan oknum kordes. Dengan adanya modus kejahatan yang berencana ini maka institusi kepolisian Polres Lombok Tengah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sehingga kasus ini sedang ditangani sampai sekarang,” ulasnya.

Namun, masyarakat menduga ada kejanggalan yang terjadi dalam kasus tersebut sehingga masyarakat datang mempertanyakan kinerja kepolisian. Pasalnya sampai sekarang kasus tersebut belum dilakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangkanya, padahal kasus ini adalah bentuknya OTT. Seharusnya kalau bentuknya OTT maka 1 x 24 jam itu harus sudah ada siapa tersangkanya.

Baca Juga :  Bupati Loteng Minta Transparansi Pendapatan MotoGP

Namun, sambung Uying, saat masyarakat hearing pada 16 April lalu, Kasatreskrim justru menjelaskan, sedang dilakukan audit penambahan keteranagan dari bebagai macam pihak yang terlibat karena kasus ini masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Di satu sisi kejanggalan yang lain juga terjadi keterangan dari Kapolres Lombok Tengah setelah menetapkan sisapa tersangkanya, maka akan melimpahkan kasus tersebut ke pihak Inspektorat. Alasannya, setelah melakukan audit penghitungan kerugian negara bilamana kerugian negara nilainya di bawah Rp 100 juta, maka akan dilimpahkan ke pihak Inspektorat. Pelimpahan ini akan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan BPK yang melibatkan lemabaga penegak hukum yaitu KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. “Hal demikian yang menjadi pertanyaan besar kami. Artinya bila ini terjadi maka patut kami duga Kapolres Lombok Tengah bermain mata dalam menangani kasus ini. Semestinya prosedur hukumnya adalah stelah menetapkan tersangka maka akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan,” cetusnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Kabag Ops Polres Lombok Tengah, AKP Hery Indrayanto menjelaskan, kasus penyelewengan bantuan beras ini masih berjalan dan saat ini berbagai pihak sudah diklarifikasi. Masyarakat diminta untuk bersabar karena dalam penanganan kasus korupsi membutuhkan waktu yang cukup panjang. “Jadi dalam penanganan kasus korupsi ini tidak sama dengan kasus pidana umum, karena untuk kasus korupsi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kami meminta masyarakat untuk bersabar,” pintanya. (met)

Komentar Anda