TANJUNG – Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu merespons pernyataan Ketua DPRD KLU Artadi terkait kejelasan bantuan rumah tahan gempa (RTG) bagi ribuan korban gempa 2018 yang belum mendapatkan RTG.
Bupati mengaku, pemda hingga saat ini masih terus berikhtiar agar dana dari pusat turun untuk menuntaskan ribuan RTG. “Waktu awal-awal saya ketemu dengan Kepala BNPB di bandara yang ada di Lombok Tengah, kemudian saya tugaskan secara khusus Wakil Bupati bersama Kepala BPBD untuk berikhtiar ke pusat untuk bisa mencairkan,” ujarnya, Rabu (10/5).
Jika sampai saat ini belum ada dana turun untuk membangun RTG bagi ribuan warga kata Djohan itu harus dimaklumi. Pasalnya pemerintah pusat juga tidak hanya mengurusi KLU saja. “Pusat itu menghadapi bukan hanya bencana di KLU. Ada bencana di Sulawesi. Belum selesai ditangani (Sulawesi), ada bencana di Jawa. Jadi kita juga harus memahami kondisi objektif negara kita sehingga kita tidak saling menyalahkan,” pungkasnya.
Masyarakat jelasnya harus bisa terus bersabar. Sebab yang diperjuangkan ini dari pemerintah pusat, bukan daerah. Awak media juga kata Djohan harus bisa ikut andil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Masyarakat harus bersabar. Kita masih meyakinkan pemerintah pusat bahwa RTG ini belum bisa diselesaikan dari tahun 2018 sampai sekarang,” ucapnya.
Disinggung mengenai kemungkinan menggunakan dana APBD untuk menyelesaikan persoalan RTG, Djohan mengaku bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Pasalnya APBD KLU saat ini masih sangat minim sekitar Rp 957 miliar. “Tidak mungkin sih. Banyak sekali ini (yang perlu dituntaskan),” ucapnya.
Sebelumnya, DPRD KLU berencana memanggil pemda untuk menanyakan kejelasan soal nasib warga yang belum memiliki RTG. “Minggu ini sebenarnya kita mau panggil pemda tetapi karena teman-teman anggota DPRD tengah sibuk mempersiapkan persyaratan untuk pendaftaran Bacaleg, maka insyaallah minggu depan kita agendakan bersama komisi terkait,” ujarnya, Selasa (9/5).
Pihaknya mengundang pemda ingin mempertanyakan seperti apa kejelasan dari bantuan dari pemerintah pusat untuk RTG. Jika memang ada harapan bakal dapat anggaran dari pusat, maka pihaknya bakal menunggu itu. “Tetapi apabila tidak ada harapan maka ya sampaikan apa adanya ke kita. Termasuk juga kepada masyarakat supaya tidak berharap terus,” tegasnya.
Menurut Artadi masih ada cara jika memang mau menyelesaikan sisa RTG yang belum terbangun tanpa anggaran dari pusat. Yaitu dengan menggunakan APBD pada program rumah tidak layak huni (RTLH). “Kegiatan lainnya bisa kita kurangi untuk memprioritaskan rumah warga ini karena masih banyak yang tinggal di huntara (hunian sementara), ” ucapnya. (der)
