MATARAM–Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB TGH Najamuddin Moestafa menegaskan, bagi Anggota DPRD NTB yang berniat maju Pilkada serentak 2020, agar mundur lebih awal. Jangan tunggu ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU pada Juli mendatang. Hal ini perlu dilakukan agar tak berdampak terhadap kedisiplinan maupun tanggung jawab sebagai anggota DPRD. “Kan ada aturannya untuk mundur, mereka harus mundur, kita juga minta agar segera mundur lebih cepat tidak boleh mendua. Jika begitu maju ya harus mundur secara permanen dan kita minta secepatnya,” tegas politisi PAN ini, Jumat (10/1) kemarin.
Bagi Anggota DPRD NTB yang mencoba mengadu nasib di pilkada lanjutnya, bismillah saja. Kalau memang serius mau maju, maka segera mundur secara total dari keanggotaan DPRD. “Sebentar lagi BK ini akan menjadi Majelis Kehormatan dan benar-benar independen mengadili sesuatu seperti hakim. Jadi sebelum itu kita minta agar anggota lebih memperhatikan kode etik terutama kedisiplinan,” tegasnya.
Informasi yang diperolehnya, ada sejumlah Anggota DPRD NTB yang berencana maju di pilkada. Berapa orang, belum ditahu. Namun di PAN ada yang mau maju. “Saya melihat yang sudah serius sekali dari PAN saja, Ady Mahyudi yang lain-lainnya masih mendua. Maka kita sebagai Fraksi PAN kita suruh pak Ady Mahyudi lebih awal mundur saja sebagai contoh. Biar kita proses penggantinya,” ucapnya.
Najamuddin menegaskan, memasuki tahun politik, Anggota DPRD NTB harus lebih memperhatikan kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai anggota dewan. Mengingat sumpah jabatan ketika dilantik, siap menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. “DPRD NTB ini sudah lama tidak diurus (kedisiplinannya). Sekarang kita sedang menggodok kode etik dulu. Di kode etik kami buat ada beberapa BAB yang mengatakan di BAB Disiplin, BAB Etika, dan BAB Keadilan di sana. Ini yang sedang kita godok untuk kita masukkan semuanya, sehingga tidak ada anggota dewan yang tidak disiplin; menggunakan maju sembarangan di paripurna. Di sini sudah kita atur semua,” terangnya.
Setelah penyusunannya selesai lanjut Najamuddin, nanti akan disampaikan di rapat paripurna DPRD. “Tidak ada anggota yang tidak disiplin nanti, karena selama ini masih ada anggota dewan kita yang tidak disiplin. Karena kedisiplinan ini mengganggu semuannya, baik dari segi berpakaian, kehadiran maupun yang lainnya. Jika masih ada akan kita tindak tegas sesuai aturan. Bahkan bisa kita berikan sanksi pemecatan bagi anggota yang melanggar,” terangnya. (sal)
