MATARAM—Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Anggota DPD RI Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019, ke Pemerintah Provinsi NTB, disambut hangat oleh Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah di ruang kerjanya, Kamis (7/11/2019).
Rombongan BAP DPD RI, dipimpin oleh Zuhri M. Syazali, Senator asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama sembilan anggota DPD RI lainnya, yakni Zainal Arifin anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Timur, Ibnu Khalil anggota DPD RI asal Provinsi NTB, Wiliem Simarmata anggota DPD RI asal Provinsi Sumatra Utara, Emma Yohana DPD RI asal Provinsi Sumatra Barat, Eva Susanti anggota DPD asal Provinsi Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Santoso anggota DPD RI asal Provinsi Bali, Lily Amelia Salurapa anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Nirwana anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Miranti Dewaningsih anggota DPD RI asal Provinsi Bengkulu.
Kesempatan itu, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan bahwa kehadiran anggota BAP DPD RI ke Provinsi NTB, terkait catatan BPK tentang adanya temuan yang diindikasikan sebagai kerugian Negara. Pihanya berharap kepada BPK agar bisa membatu dalam penyelesaian persoalan tersebut.
“Kami ucapkan terimakasih atas kenjuangan dari bapak/ibu senator ke NTB. Masalah apa yang menjadi tujuan kedatangan ke NTB, kita tidak menyebut BPK mencari-cari kesalahan. Namun bagaimana fungsi dari BPK agar bisa membantu kami untuk menyelesaikan persoalan keuangan dan akuntabilitas keuangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian Negara,” pintanya.
Bung Zul, sapaan akrab Gebernur NTB juga menyampaikan sejumlah program unggulan Provinsi NTB, sepert bidang peningkatan pendidikan dengan cara melakukan pengiriman pelajar keluar negeri melalui program beasiswa. Selain itu juga disampaikan terkait dengan pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika, dan minta dukungan dari para senator. “Berbagai program sedang kita lakukan saat ini untuk perubahan NTB di massa mendatang. Seperti dengan kita mengirimkan pelajar keluar negeri, karena kami yakni perubahan suatu daerah bisa dilakukan dengan cara itu,” ucap Bung Zul.
Program beasiswa tersebut, lanjutnya, sangat penting untuk peningkatan kualitas pendidikan di NTB. Apalagi kemudahan sekolah diluar negeri sangat membatu para pelajar bisa melakukan hal yang positif. Disamping kuliah, juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Maka itu menjadi alasan pemerintah NTB lebih konsen dengan program beasiswa keluar negeri. “Kalau mahasiswa kita sudah di luar negeri, saat kumpul mereka menjadi satu kesatuan NKRI. Disamping meningkatkan mutu pendidikan, juga menguatkan jiwa nasionalis antar mahasiswa,” terang Gubernur.
Sementara pimpinan rombongan DPD RI, Zuhri M. Syazali menjelaskan apa itu BAP DPD RI yang memiliki dua tugas, yakni menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan focus adanya indikasi kerugian Negara. Dan ke dua menindak lanjuti setiap laporan masyarakat terkait adanya indikasi laporan korupsi.
Dikatakan Syazali, menjadi salah satu daerah yang sebagian besar kabupaten/kota mendapat WTP, maka Provinsi NTB bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya yang sudah menpatkan WTP setiap tahun. Meskipun tetap tidak telepas dengan meninggalkan berbagai persoalan yang bisa menimbulkan kerugian Negara. “NTB bisa ditiru oleh semua daerah. Karena menarik, semua kabupaten/kota di NTB mendapatkan WTP. Namun ternyata masih meninggalkan catatan. Maka kami sarankan Gubernur bisa menyelesaikan persoalan temuan BPK tersebut. Sekarang tinggal koordinasi, dan bentuk tim dalam penyelesaiannya,” sarannya.
Sebelumnya, pihak BAP DPD RI juga telah melakukan pertemuan dengan BPKP, untuk membahas hasil temuan BPK semester I periode 2019. Hadir dalam pertemuan, selain Pemerintah Provinsi NTB, juga ada perwakilan dari kabupaten/kota, baik pejabat pemerintah daerah maupun anggota DPRD. (adv/sal)
