MATARAM – DPRD Provinsi NTB telah menetapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Banyak hal yang berubah, di antaranya target penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
Perubahan terjadi cukup signifikan. Jika awalnya kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) yakin mampu menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit selama 5 tahun. Kini justru target penurunan angka kemiskinan masih di atas nasional atau dua digit hingga akhir masa jabatan.
Pimpinan DPRD Provinsi NTB, H Mori Hanafi mengatakan, target penurunan angka kemiskinan selama 2 tahun kepemimpinan Zul-Rohmi selalu tidak tercapai. “Jangankan ada corona, gak ada corona saja sulit penuhi target penurunan angka kemiskinan,” ujar Mori.
Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi NTB yang terbaru, Zul-Rohmi menargetkan pada akhir masa jabatannya angka kemiskinan menurun menjadi 10,73 persen. Padahal, angka kemiskinan secara nasional saja saat ini sudah 9,78 persen. Tahun 2020 ini, Zul-Rohmi menargetkan angka kemiskinan menurun menjadi 13,64 persen. Selanjutnya tahun 2021 menjadi 12,98 persen, tahun 2022 menjadi 11,98 persen. Sehingga pada saat masa jabatan habis tahun 2023, angka kemiskinan ditargetkan menjadi 10,73 persen.
Berbeda halnya dengan RPJMD sebelumnya. Tahun 2020 Zul-Rohmi menargetkan mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 12,75 persen. Selanjutnya tahun 2021 menjadi 11,75 persen, tahun 2022 menjadi 10,75 persen dan di akhir masa jabatan tahun 2023 angka kemiskinan menurun menjadi 9,75 persen. “Masalah utamanya, NTB Gemilang ini hanya jargon doang berpihak pada pertanian dan UMKM, selama ini keberpihakan masih sangat kurang,” ucap Mori.
Mori sendiri tidak yakin Zul-Rohmi mampu menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit. Apalagi jika melihat kinerjanya selama 2 tahun ini. Belum ada tindakan revolusioner yang diambil untuk menurunkan angka kemiskinan.
Menurutmu Mori, untuk menurunkan angka kemiskinan, tidak bisa lepas dari sektor pertanian dan UMKM. ” Sekitar 54 persen masyarakat NTB itu bekerja di sektor pertanian dan UMKM. Kalau perhatian kita hanya sekedar, maka susah. Perlu kerja luar biasa. Masalahnya sektor tersebut belum serius diperhatikan,” ungkap Mori.
Gubernur baru mulai memberikan perhatian kepada UMKM pasca adanya Covid-19. Namun dari sisi kebijakan dan kebutuhan anggaran, masih belum memadai. “Sektor masyarakat miskin tertumpu pada pertanian dan UMKM. Kalau tidak diatasi secara revolusioner, agak susah. Kalau sekedar retorika, kita sudah bosan, itu dari dulu,” sentilnya.
Perhatian terhadap UMKM melalui program JPS Gemilang, masih belum cukup. Apalagi uang yang beredar di UMKM hanya puluhan miliar. Namun meski masih sedikit, sudah terbukti mampu membangkitkan sebagian UMKM. Mori memberikan masukan kepada Zul-Rohmi terkait kebijakan yang harus diambil jika ingin serius menurunkan angka kemiskinan. “Bayangkan jika produk UMKM bisa dipasarkan di hotel-hotel yang jumlahnya 1.600 lebih. Aset perhotelan di NTB itu sampai Rp 60 triliun. Tapi peluang ini belum dimanfaatkan. Omset wisatawan yang masuk ke NTB membelanjakan uang di kita saja sekitar Rp 10 triliun. Bayangkan jika sebagian besar dibelanjakan ke UMKM kita,” ucap Mori.
Sektor pertanian juga tidak mendapatkan perhatian serius dari kepemimpinan Zul-Rohmi. Padahal, sebagian besar masyarakat NTB berprofesi sebagai petani. Untuk tahun ini, Mori bahkan memprediksi angka kemiskinan akan bertambah. Apalagi jika pola Zul-Rohmi masih seperti saat ini yang biasa-biasa saja. “Kenapa angka kemiskinan di NTB kita prediksi akan bertambah, karena pertumbuhan ekonomi diyakini minus. Jangankan NTB, pertumbuhan ekonomi nasional saja minus,” jelasnya.
Dampak pertumbuhan ekonomi minus, angka pengangguran dan kemiskinan akan bertambah. Meskipun data terbaru belum dirilis tentang pertumbuhan ekonomi, namun dipastikan negatif. “Karena sebagian besar pendapatan kita dari jasa usaha dan pertambangan. Kedua sektor tersebut sangat terdampak Covid-19,” katanya.
Target pertumbuhan ekonomi tanpa tambang dalam RPJMD sebelumnya cukup tinggi. Zul-Rohmi menargetkan 4,5 sampai 5 persen pada tahun 2019. Kemudian tahun ini ditargetkan 5 sampai 5,5 persen, tahun 2021 ditargetkan 5,5-6,0 persen, tahun 2022 ditargetkan 6,0-6,5 persen dan tahun 2023 ditargetkan 6,5-7,0 persen.
Zul-Rohmi tidak percaya diri akan mampu memenuhi target tersebut. Sehingga dalam revisi RPJMD, target tahun 2020 ini diturunkan menjadi 2,5-2,75 persen. Kemudian tahun 2021 ditargetkan 2,75-3,25 persen, tahun 2022 ditargetkan 3,5-4,5 persen dan tahun 2023 ditargetkan 4,5-5,5 persen. “Tahun 2021 harus recovery dengan baik, agar tahun 2022 ekonomi kita bisa baik,” ucap Mori Hanafi.
Radar Lombok meminta keterangan Pansus DPRD yang telah membahas revisi RPJMD. Namun, Sambirang Ahmadi selaku Ketua Pansus, tidak berbicara banyak. Sambirang yang satu partai dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, mengaku optimis dengan berbagai target yang telah ditetapkan dalam revisi RPJMD. Terkait dengan target penurunan angka kemiskinan yang diturunkan dan masih di atas nasional, sama sekali tidak disorot. “Kita harus optimis dong. Tahun depan sektor sekunder seperti konstruksi, jasa dan perdagangan kita yakini juga akan bangkit dan normal kembali. Sektor tersier seperti pariwisata juga akan bangkit seiring dengan berlanjutnya proyek KEK Mandalika dan MotoGP,” kata Sambirang. (zwr)
