MATARAM–DPW PKB NTB memastikan bahwa gaji kadernya yang duduk sebagai anggota DPRD di tingkat provinsi/kabupaten/kota akan dipotong untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pandemi corona (covid-19). “Ini langsung instruksi dari Ketua Umum DPP PKB Bapak Muhaimin Iskandar. Kan kita wajib melaksanakan hal tersebut,” kata Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfani, Kamis (2/4) kemarin.
Gaji yang dipotong lanjut Hadrian adalah gaji selama dua bulan, pada April dan Mei. Dan ini juga berlaku bagi kader PKB yang menjadi kepala daerah. Dengan demikian, kader di legislatif dan eksekutif akan bahu-membahu membantu pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan menangani corona. “Ini persoalan kemanusiaan, jadi semua kader harus berperan dan ambil bagian,” jelas Anggota Komisi II DPRD NTB tersebut.
Selain itu, DPP PKB juga memberi arahan agar jajaran PKB di daerah membetuk bentuk gugus tugas penanganan corona. Dan di NTB sendiri sudah dibentuk. Termasuk posko, untuk mendistribusikan kebutuhan penanganan covid-19. Misalnya alat pelindung diri (APD) petugas medis, hand sanitizer, disinfektan untuk penyemprotan, dan vitamin bagi warga. “Dana terkumpul dari pemotongan gaji ini, kita peruntukkan untuk masyarakat dalam penanganan virus corona,” imbuhnya.
Soal besaran gaji yang dipotong tambahnya, jangan dilihat nilainya. Tetapi bagaimana seluruh kader PKB berkontribusi bersama memerangi corona. Dan nantinya kader juga tidak hanya akan bergerak untuk membantu menanggulangi dampak kesehatan, melainkan juga ekonomi. Mengingat pandemi corona ini memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian masyarakat. “Sejatinya PKB akan selalu berada di tengah masyarakat saat dibutuhkan,” lugasnya. (yan)
