MATARAM—Anggaran Pilkada 2018 sudah mulai dibahas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, DPRD NTB dan KPU sudah beberapa kali menggelar pertemuan membicarakan dan membahas pembiayaan gawe demokrasi tersebut.
Dalam anggaran yang diajukan KPU NTB, alokasi kebutuhan pembiayaan pilkada dianggarkan mencapai lebih Rp 236 miliar. “Jumlah itu terlalu besar yang dianggarkan oleh KPU,” ungkap Wakil ketua DPR NTB, Mory Hanafi, Jumat (2/9).
Anggaran yang ditawarkan KPU, jelasnya, belum terhitung anggaran diajukan Bawaslu NTB mencapai Rp 88 miliar. Di lain sisi, Polda NTB juga meminta jatah Rp 95 miliar dan ditambah anggaran untuk KPU dan Panwaslu kabupaten mencapai Rp 33 miliar lebih.
"Kalau kita cermati dan telaah jumlah anggaran yang diajukan KPU NTB itu saya kira terlalu besar dan akan banyak menguras APBD," kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Karena itu, dia memastikan pihaknya akan melakukan pembahasan secara cermat terkait alokasi anggaran pembiayaan pilkada serentak 2018. Tujuannya, agar anggaran tersebut bisa dirasionalisasikan dan dikurangi. Apalagi mengingat, APBD NTB masih banyak dibutuhkan untuk sektor pembangunan lain, termasuk program pengentasan kemiskinan, insfrasktruktur dan lainnya.
Dikhawatirkan, jika anggaran daerah terlalu banyak tersedot untuk anggaran pelaksanaan Pilkada, akan mengganggu anggaran pembangunan yang ada. Terlebih, di tengah adanya kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah hingga Rp 162 miliar. Hal itu dipastikan sangat mempengaruhi dan berdampak terhadap program pembangunan yang ada.
"Kita upayakan rasionalisasi anggaran pilkada dari Rp 236 miliar diajukan maksimal bisa menjadi Rp 200 miliar," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, Bidang Politik dan Pemerintahan, Rumaksi mengatakan, besaran alokasi anggaran dibutuhkan bagi pembiayaan pilkada NTB dipastikan bakal membuat pemda kesulitan merealisasikan anggaran tersebut. Untuk bisa merealisasikan anggaran pilkada, bakal banyak pos anggaran lainnya akan dipangkas.
Alokasi pembiayaan pilkada NTB selalu mengalami kenaikan cukup signifikan. Karena itu, perlu ada terobosan untuk bisa menanggulangi adanya kebutuhan alokasi pembiayaan pilkada. "Makanya kita dari dewan mencoba dengan mempertimbangkan ada upaya saving anggaran tiap tahun bagi kebutuhan alokasi pilkada kedepan," ucap anggota DPRD NTB dapil Lombok Timur itu.
Menurutnya, saving anggaran bagi pembiayaan pelaksanaan pilkada NTB kemungkinan bisa dilaksanakan pasca pilkada 2018. Usulan saving anggaran tiap tahun dalam APBD bagi kebutuhan pembiayaan alokasi anggaran pilkada, sangat mungkin dilaksanakan sebagai solusi mengatasi kebutuhan alokasi yang selalu meningkat.
"Kalau anggaran pilkada dianggarkan di APBD ketika pilkada digelar, akan sangat berat. Kalaupun terealisasi, anggaran publik lainnya akan dipangkas untuk alokasi pembiayaan pilkada," tandas politisi Hanura NTB tersebut.
Terpisah, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori mengatakan, besaran anggaran yang diajukan KPU NTB telah melalui berbagai kajian dan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kendati begitu, Aksor mengakui, anggaran pilkada diajukan mencapai lebuh Rp 236 miliar lebih banyak tersedot bagi untuk pembayaran honorarium KPPS, PPS dan logistik.
"Rasionalisasi atau pengurangan anggaran bisa saja dilakukan sebagaimana permintaan, dengan sistem sharing. Dimana untuk honor petugas KPPS, PPS dan pengadaan tempat TPS Pemda yang menanggung," ujarnya.
Ia menambahkan, dari semua alokasi yang diminta dari KPU, Bawaslu dan Polda NTB, agregatnya mencapai Rp 1,2 triliun. Jumlah ini disebutnya terlampau besar.
Meski demikian, dia berharap, ada permintaan rasionalisasi atau pengurangan anggaran pilkada NTB. Jangan sampai mengurangi kualitas atau mutu dari pelaksanaan pilkada. Bagaimanapun, secara undang-undang pemda wajib mengalokasikan anggaran pilkada. "Sudah kewajiban bagi pemda mengalokasikan anggaran pilkada," pungkasnya.(yan)
