JAKARTA–Indonesia diproyeksikan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 nanti, di mana angkatan kerja produktif akan mencapai 64% dari total penduduk.
Pada saat itu, mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi Z dan Milenial yang berusia 8 sampai 39 tahun, serta kurang lebih sekitar 2 juta usia produktif diperkirakan akan masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahunnya.
Untuk memaksimalkan potensi dari bonus demografi tersebut, pengembangan kualitas SDM menjadi sangat krusial.
“Anggaran pendidikan telah disiapkan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebagai modal utama pembangunan nasional,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Orasi Ilmiah yang disampaikan secara virtual pada acara Wisuda Sarjana ke-III Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Muhammadiyah Jambi, Rabu (16/02).
Pemerintah juga telah menyiapkan Beasiswa LPDP untuk 8,600 mahasiswa baru dan untuk 20,090 mahasiswa on going.
“Bagi adik-adik wisudawan yang mempunyai cita-cita untuk melanjutkan pascasarjana, baik di universitas dalam negeri maupun universitas luar negeri adik-adik bisa menyiapkan diri untuk beasiswa LPDP tersebut,” terang Menko Airlangga.
Selain melalui jalur pendidikan formal, Pemerintah mendorong agar masyarakat dapat meningkatkan kompetensinya dengan lebih mudah melalui jenis-jenis pelatihan yang tersedia dan memilih pelatihan yang diinginkan. Misalnya melalui program Kartu Prakerja.
Program Kartu Prakerja dirancang tidak hanya untuk skilling bagi para angkatan kerja baru, tetapi juga peningkatan keterampilan (upskilling) dan alih keterampilan (reskilling) bagi para angkatan kerja lama yang saat ini aktif bekerja di industri.
Program Kartu Prakeja tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama generasi muda, untuk berwirausaha.
Program peningkatan kewirausahaan tentu akan menjadi sangat penting mengingat rasio kewirausahaan di Indonesia masih sebesar 3,47% dari total populasi.
Generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting sebagai game changer sehingga dapat mendorong aktivitas kewirausahaan dan mempercepat penciptaan lapangan kerja atau job creator, tidak hanya menjadi pencari kerja.
Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerjasama dengan seluruh stakeholder, termasuk civitas akademika, dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan.
Dalam rangka ini, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM.
Pengaturan ini juga menekankan peran penting lembaga inkubator dalam mendorong pengembangan dan pertumbuhan wirausaha.
Akselerasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan transformasi ekonomi memerlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, termasuk Perguruan Tinggi.
“Saya berharap, Perguruan Tinggi dapat senantiasa bergandengan tangan dengan semua pihak dalam memajukan kualitas Pendidikan tinggi kita, mengembangkan riset-riset inovatif, dan tetap konsisten dalam memberdayakan masyarakat,” tutup Menko Airlangga. (*/gt)
