MATARAM – Tingginya jumlah warga yang tidak memberikan suara atau golongan putih (golput) di pilkada serentak 2020 pada 9 Desember lalu, penting menjadi perhatian. Apalagi, dari tujuh daerah yang menggelar Pilkada di NTB, justru minimnya partisipasi pemilih terjadi di tiga wilayah di Pulau Lombok yakni, Kota Mataram, KLU dan Lombok Tengah.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB Syirajudin mengaku, minimnya partisipasi pemilih di pilkada serentak 2020 telah menjadi catatan dan evaluasi pihaknya. “Ini harus dievaluasi serius ada apa sebenarnya,” ujar Syirajuddin.
Angka partisipasi pemilih justru timpang di empat pilkada di Pulau Sumbawa yang memang secara akses dan infrastruktur jauh tidak layak bila dibandingkan tiga wilayah di Pulau Lombok. “Proses pilkada di tiga wilayah di Pulau Lombok yang minim partisipasi pemilih, sehingga angka golput tinggi menjadi keprihatinan. Ini telah kita catat untuk kita lakukan evaluasi khususnya pada penyelenggara Pemilu di NTB,” katanya.
Politisi PPP itu mencontohkan, angka partisipasi pemilih di Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi di pilkada 9 Desember mencapai hanya sekitar 67 persen. Padahal, jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih di Kabupaten Dompu, terpantau mencapai angka 93 persen. Hal itu jelas sangat jauh dan timpang. “Penyelenggara pemilu di Mataram sangat minim melakukan inovasi. Kondisi ini jelas menjadi catatan yang perlu disikapi KPU Provinsi NTB terkait perbedaan angka partisipasi pemilih itu,” ucapnya.
Selain itu, dari monitoring yang dilakukan pihaknya pada penyelenggaran pilkada serentak di tujuh wilayah di NTB, juga terlihat tidak optimalnya peran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Terutama dalam menindaklanjuti keterlibatan pejabat ASN di berbagai wilayah di NTB. Padahal, Panwas itu terbentuk hingga tingkat RT dan TPS. Maka semestinya, harus benar-benar serius dan tidak main-main lagi dalam mengawal proses demokrasi yang tidak sedikit menghabiskan uang rakyat tersebut. “Sudah banyak laporan keterlibatan ASN. Wajar kalau kami menilai kerja Bawaslu juga belum optimal karena bersifat hanya merima laporan saja, namun enggak mau jemput bola, apa gak bisa investigasi,” herannya.
Ia memastikan seluruh catatan dan evaluasi penyelenggaran Pilkada di tujuh wilayah di NTB akan menjadi bahan untuk menggelar rapat internal komisi terkait dengan mitranya. “Insya Allah, sesuai jadwal minggu depan, kami punya agenda memanggil KPU dan Bawaslu NTB terkait evaluasi Pilkada NTB 2020. Nanti semua temuan lapangan akan kita kroscek agar ada perbaikan penyelanggaran Pemilukada kedepannya,” kata Syirajuddin. (zwr)
