Bantuan Tidak Jelas, Korban Gempa Lotim Pasrah

Bangun Rumah Seadanya Secara Mandiri

Korban Gempa Lotim
BANGUN SENDIRI: Warga Desa Sembalun yang menjadi korban gempa terpaksa membangun rumah secara mandiri karena tak jelasnya rencana bantuan pemerintah pusat. (M GAZALI/RADAR LOMBOK)

SELONG – Korban gempa di Lombok Timur (Lotim) yang rumahnya rusak berat pasrah lantaran bantuan perbaikan rumah yang dijanjikan pemerintah pusat tak kunjung ada kejelasannya. Warga pun kini tak lagi terlalu berharap dengan bantuan itu. Mereka memilih untuk membangun rumah seadanya secara mandiri.

Kekesalan dilontarkan korban gempa di Dusun Lendang Luar Desa Sembalun Kecamatan Sembalun. Dari ratusan kepala keluarga (KK) yang rumahnya rusak di dusun itu, sebagian besar belum mendapatkan kepastian akan mendapatkan bantuan yang dijanjikan pemerintah pusat. Warga hanya sebatas didata, tapi banyak dari mereka belum dibuatkan rekening apapun. Miirisanya lagi, hingga saat ini warga tidak pernah lagi mendengar soal pemberian bantuan itu. ‘’Kita bangun sendiri rumah seadanya. Kalau kita mengandalkan bantuan dijanjikan pemerintah sampai kapan. Kita tidak tau, dikasih apa tidak. Rekening saja belum ada sampai saat ini,‘’ keluh Hasbi Assidiq, salah satu warga Dusun Lendang Luar Desa Sembalun.

BACA JUGA: Sudah Dibeli Rp 600 Juta, Wabup KLU Ogah Pakai Fortuner ?

Dari pantuan koran ini, rumah kayu yang dibangun warga itu menggunakan bahan seadanya. Seperti material bekas rumah mereka yang telah runtuh akibat gempa. Baik yang digunakan sebagai tiang, dinding, hingga atap. Ukuran rumah yang mereka bangun  disesuaikan dengan kebutuhan warga. ‘’Makanya saya sendiri tidak terlalu mengharapkan bantuan itu. Bahkan  bantuan itu sekarang ceritanya sudah hilang,’’ tuturnya.

Hasbi juga menceritakan, jumlah kepala keluarga yang terkena dampak gempa di dusunya itu sekitar 315. Semua rumahnya dalam kondisi hancur. Dari 315 KK  tersebut, sepengetahunya sampai saat ini baru hanya tiga KK yang telah dibuatkan rekening. Sedangkan warga yang lain bernasib sama seperti dirinya. ‘’Jangankan  rekening kelompok masyarakat (pokmas). Rekening pribadi saja kita belum dibuatkan. Makanya karena tidak ada kejelasan itu, upaya kita ya buat rumah  menggunakan sisa-sisa puing ini,’’ cetusnya.

Meski demikian, mereka juga tentunya tetap berharap pemerintah bisa menepati janjinya. Jangan  sampai pemberian bantuan ini tidak merata. Pasalnya korban gempa yang rumanya rusak parah seperti dia dan lainnya tentunya sangat membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak seperti sebelumnya. Apalagi  dalam waktu dekat ini akan memasuki musim penghujan. Dan yang paling dikhwatirkan adalah ancaman hujan badai yang selalu terjadi setiap tahunnya. ‘’Makanya saya sampaikan, kalau nanti bantuan yang dijanjikan pemerintah itu memang ada, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, kita tidak terlalu berharap,‘’ ujarnya.

Sebagian warga lainnya yang tidak memiliki rumah, memilih untuk tetap bertahan di pengungisan atau di tenda-tenda darurat yang mereka buat sendiri. Keberadaan rumah  hunian sementara (huntara) juga masih tidak mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah warga yang rumahnya rusak berat cukup banyak.

Pengakuan sama juga disampaikan Kades Sembalun, Harpini, bantuan perbaikan rumah warga terdampak gempa di desanya snagat minim. Dari 600 KK yang terkena dampak gempa, saat ini baru hanya dua pokmas yang telah terbentuk dengan jumlah 20 KK. Karenanya, tak sedikit dari warganya itu terpaksa harus membangun tempat tinggal seadanya secara mandiri.

BACA JUGA: 1.200 Rumah Terdampak Gempa Dapat Keringanan Angsuran

Meski demikian, Harpini tetap berharap, agar semua warganya yang rumahnya telah rusak bisa segara mungkin diberikan bantuan. Sehingga mereka pun bisa secepatnya membangun rumah yang lebih layak. ‘’Masih sedikit warga kita yang dapat bantuan,‘’ ujarnya.

Dia menyampaikan, di tengah kondisi seperti saat ini warga nya sangat membutuhkan bantuan tenda, tambahan hunian sementara termasuk air bersih. Krisis air bersih di desanya itu mulai terjadi sejak gempa terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemerintah desa pun terpaksa harus meminta bantuan ke BPBD, termasuk diberikan dari unsur terkait lainnya, seperti kepolisian, dan para relawan. ‘’Kalau di Desa Sembalun sendiri, jumlah huntara ada sekitar 70 unit. Tapi sebagian masyarakat mengingatkan dibuatkan tempat tinggal sementara tidak jauh dari pekarangan rumah mereka,‘’ tandas dia. (lie)

Komentar Anda