SELONG—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) kembali melontarkan kritikan pedas kepada Bupati Lotim, Ali BD. Mereka menyebut Bupati Ali dianggap gagal menuntaskan visinya untuk memfungsikan Dermaga Labuhan Haji.
Wakil Rakyat ini sangat pesimis jika pengerjaan dermaga yang telah menguras anggaran daerah puluhan miliar itu akan bisa tuntas dikerjakan. Terlebih lagi, sisa masa jabatan Ali BD tinggal sebentar lagi. Jadi hal yang sangat mustahil kalau Ali BD akan bisa menyelesaikan pengerjaan Labuhan Haji di sisa masa jabatannya yang kurang lebih tinggal setahun lagi tersebut.
“Kalau Labuhan Haji ini tidak bisa dituntaskan tahun 2017, paling tidak 2018 mendatang. Saya kira visi misi Bupati untuk memanfaatkan pelabuhan ini jelas tidak tercapai,” sindir Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, Sabtu lalu (12/8).
Dalam APBD perubahan tahun 2017 yang kini sedang mulai digodok, Pemkab Lotim sempat mengusulkan anggaran tambahan untuk proyek Labuan Haji senilai Rp 25 miliar. Usulan penambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk memperluas pengerjaan kolam labuh darmaga, diluar anggaran pengerukan yang sebelumnya telah dianggarkan tahun 2016 lalu. Hanya gagal dikerjakan oleh pihak kontraktor.
Sehingga usulan itu pun langsung di tolak. Penolakan itu dengan alasan karena sangat tidak memungkinkan, mengigat sisa waktu tahun ini terbilang mepet. Terlebih lagi anggaran untuk pengerukan sendiri, meski telah berulang kali dianggarkan, toh juga tak kunjung direalisasikan.
“Sebelumnya kan anggaran untuk pengerukan. Sekarang kembali akan dianggarkan untuk memperpanjang kolam Labuh. Makanya kita pertanyakan konsep yang benar itu yang mana? Ini berarti Bupati tidak konsisten,” tegas Daeng.
Dikatakan, jika dermaga ini tidak bisa dimanfaatkan hingga berakhirnya masa pemerintahan Bupati Ali BD sampai 2018 mendatang. Maka apa yang menjadi tujuan utama dibangunnya dermaga tersebut jelas tidak akan bisa diwujudkan.
Namun jika tahun mendatang, Pemkab kembali akan mengusulkan tambahan anggaran untuk Labuhan Haji ini. Semua akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Mereka tidak serta-merta akan langsung menerima usulan tersebut. Itu semua tergantung cara bupati bisa meyakinkan mereka. Yang jelas, jika proyek ini tidak memungkinkan untuk bisa dituntaskan di sisa masa jabatan Ali BD yang tinggal sebentar lagi. Maka usulan penambahan anggaran itu pun, berpeluang untuk ditolak.
‘’Kegagalan pengerjaan Dermaga Labuhan Haji ini semua disebabkan oleh perencanannya yang salah. Ini sudah berapa kali saya katakan. Kalau perencanaan tidak baik, hasil pengerjaan juga tidak akan baik. Semuanya berawal dari perencanaan,” tegasnya.
Dia tetap pesimis proyek Dermaga Labuhan Haji ini bisa tuntas di masa kepemimpinan Ali BD. Selain juga tak lepas dari kinerja SKPD terkait yang dianggap tidak sigap. Sehingga loyalitas dari pada pejabat di SKPD tersebut perlu dipertanyakan. “Karena sering kali apa yang dihajatkan oleh Bupati, nyatanya tidak sesuai dengan yang terjadi di bawah,” lanjut Daeng.
Selain itu, persoalan di Labuhan Haji juga masih belum berakhir, seperti upaya hukum yang kini ditempuh Pemkab Lotim menyangkut pengembalian uang muka 20 persen yang sampai saat ini tak kunjung dikembalikan.
Sebaliknya upaya hukum juga ditempuh oleh pihak Kontraktor. Dimana mereka juga telah melayangkan laporan ke Polda NTB. Laporan itu ditujukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan dasar laporan, mereka merasa dibohongi lantaran proyek ini ternyata belum mengantongi Amdal.
Ini yang menjadi penyebab pihak kontraktor tidak bisa melakukan pengerjaannya. Kegagalan proyek ini menyebabkan pihak kontraktor mengalami kerugian puluhan miliar.
“Kalau mereka (kontraktor red) melaporkan Pemkab, itu boleh saja-saja. Dan Pemkab sendiri juga ada upaya hukum yang mereka tempuh. Tapi kalau mereka menuntut balik, nanti kita lihat siapa yang benar,” ulas Daeng.
Sementara itu, Ketua DPRD Lotim, Khairul Rizal mengatakan, penolakan usulan anggaran tambahan untuk perluasan kolam Labuh Darmaga Labuhan Haji di APBD perubahan disebabkan karena sejumlah pertimbangan. Diantaranya karena melihat tenggat waktu yang terbilang sangat mepet. Belum lagi proses pembahasan APBD yang belum dilakukan. Termasuk juga adanya informasi adanya penolakan dari para nelayan setempat, dan sejumlah persoalan lainnya.
“Makanya kita dengan Pemkab setempat sepakat untuk meniadakan usulan penambahan anggaran di APBD perubahan ini. Yang diusulkan Rp 25 miliar,” singkat Rizal.
Terpisah, Pemkab Lotim melalui Kabag Humas, Ahmad Subhan menanggapi santai kritikan dari dewan. Dikatakannya, setiap warga punya hak untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan sejumlah program yang ada di daerah. Baik terhadap program yang telah dilakukan, maupun yang masih sedang berjalan.
“Pemda senang kalau ada yang memberikan masukan yang konstruktif. Ini semua untuk kemajuan daerah itu sendiri. Dan ini juga menunjukkan bahwa ada kepedulian terhadap apa yang dilakukan oleh Pemda,” terangnya.
Proyek Labuhan Haji ini lanjutnya tetap akan menjadi prioritas Bupati saat ini. Dimana pelaksanaan pengerjaan Labuhan Haji ini akan menjadi pekerjaan bupati untuk segera dituntaskan melalui anggaran APBD. Selain proyek Labuhan Haji ini juga salah satu komitmen Bupati itu sendiri.
“Kalau pengerjaan sudah rampung akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk berbagai sektor. Sekarang ini memang hasilnya belum bisa dirasakan. Tapi untuk jangka panjang akan memberikan multiplayer efek,” singkat Subhan. (lie)
