GIRI MENANG-Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Barat mempersilakan pemerintah desa yang menganggap bahwa penerima beras pra sejahtera (Rastra) tidak sesuai dengan kondisi di lapangan untuk mengajukan perbaikan data penerima beras.
Data tersebut kata Kepala Dinas Sosial Lombok Barat Ni Made Ambaryati, nantinya akan diteruskan ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Karena Kemensos sendiri memberi ruang untuk dilakukan perbaikan pada jatah penerimaan rastra November 2017.
Sejauh ini diungkapkan, baru desa-desa yang ada di Kecamatan Lingsar yang paling aktif mengajukan perbaikan. Hanya saja data yang diajukan masih cukup banyak yang belum memiliki KK dan NIK sebagai persyaratan. Hal inilah kemudian yang menjadi pekerjaan rumah. Selain memang sejumlah warga mengaku kesulitan mengurus. Sudah mengurus di desa dan kecamatan, lagi disuruh ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar. “Saya sudah koordinasi juga dengan Dukcapil terkait hal ini, semoga semua bisa segera mendapatkan KK dan NIK,” jelasnya.
Seperti diketahui, se Lobar memang ada pengurangan jatah rastra dari pusat. Jika pada 2016 per bulan 1.062.645 kg, maka pada tahun 2017 per bulan hanya 1.004.940 kg. Sehingga total penurunan jatah rastra pada 2017 hampir 700 ton atau 692,46 ton. Jumlah penerima pada 2017 berkurang menjadi 66.996 KK dari yang tadinya sebanyak 70.843 KK pada 2016. Pengurangan jatah rastra inipun menimbulkan protes di sejumlah desa kepada Pemkab Lobar. Kendatipun faktanya data rastra dari Badan Pusat Statistik ini bersumber dari Kades dan Kadus.
Selanjutnya berkaitan dengan pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 2017 diterangkan, penyalurannya akan melalui BRI, tidak lagi melalui Pos Indonesia. Penerima pun nantinya diminta membuat rekening BRI. Dikarenakan ini perdana kata mantan Direktur RSUD Patut Patuh Patju ini, maka nanti sebelum dilakukan pembagian, BRI akan mensosialisasikan dahulu kepada semua pendamping PKH berkaitan dengan teknis di lapangan.
Pembagian melalui BRI pada 2017 dibagi dua tahap sesuai SK Kemensos. Tahap I dilakukan di lima kecamatan dan Tahap II dilaksanakan di lima kecamatan lainnya di Lobar. “Ya sebelum lebaran kalau bisa (dibagikan),” ujarnya. (zul)
