MATARAM– Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi (AMAPETRA) NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Mataram kemarin. Mereka menuntut Wali Kota Mataram mencopot H. Mutawali dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram karena dianggap melakukan tindakan manipulatif atas laporan bantuan Kementerian Pertanian senilai Rp 2, 8 miliar untuk pengadaan bibit cabai tahun 2016. Dugaan penyimpangan ini kini tengah diusut pihak kejaksaan.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Yakub, mengatakan, Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2016 menerima anggaran dari Kementerian Pertanian RI melalui dana APBN-P sebesar Rp. 2.800.000.000 yang dialokasikan untuk kelompok tani untuk bantuan bibit cabai. Jumlah lahan yang harus dipakai 100 hektar. “Tapi kepala dinas melakukan manipulasi data, karena lahan yang ditanami hanya 30 hektar,” kata Yakub.
Ia meragukan jumlah 100 hektar lahan mengingat Mataram memiliki lahan pertanian cabai tidak sampai seluas 100 hektar. Belum lagi dalam dokumen lokasi tanam cabai di belakang eks Bandara Selaparang cabai seluas 4 hektar. Akan tetapi sesuai
[postingan number=3 tag=”demo”]
hasil investigasi luasnya sekitar 30 are. Ditambah lagi pada saat proses penanaman tidak melibatkan tenaga penyuluh. Sehingga dengan alasan itu patut diduga laporan yang disampaikan Dinas Pertanian fiktif.” Dari itu kami meminta wali kota mencopot Kadis Pertanian,”ungkapnya.
Pendemo juga meminta Kejati NTB melakukan investigasi aliran dana yang diduga didiselewengkan Kadis. Mereka meminta wali kota membubarkan Bakorluh (Badan Koordinasi dan Penyuluhan Pertanian) karena tidak difungsikan oleh Kadis Pertanian.
Demo sempat tegang saat kelompok petani juga datang ke kantor wali kota. Mereka ini kontra dengan aksi mahasiswa. Beruntung hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menemui petani.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Muhtar SH meminta kasus ini dituntaskan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dan tidak memakan waktu lama. ‘’ Kita harapkan pejabat tersebut juga terbuka,” katanya.
Politisi Gerindra ini mengingatkan pejabat Kota Mataram untuk tetap hati-hati. Apalagi sudah banyak kasus hukum yang menyandera oknum pejabat, diantaranya terkait Pungli belum lama ini. (ami/dir)
