MATARAM--Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, menilai pilkada gubernur 2018 akan berlangsung sangat seru dan ketat.
"Saya kira pilkada NTB 2018 akan sengit," katanya, Selasa kemarin (25/10).
Pernyataan ini bukan tanpa alas an. Ini ditandai dengan sejumlah kandidat yang sudah menyatakan kesiapan dirinya maju bertarung di pilkada NTB. Misalnya, Bupati Lombok Timur, Ali BD, Walikota Mataram, Ahyar Abduh, Bupati Lombok Tengah, Suhaili FT dan mantan Danrem, Lalu Rudi Irham Srigede.
Sementara sosok dari pulau Sumbawa yang disebut-sebut siap maju yakni, mantan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, KH Zulkifli Muhadli, anggota DPR RI dari PKS, Dr Zulkiflimansyah dan lainnya.
Amin menilai, mereka adalah putra-putra terbaik NTB dan siap memberikan dedikasi bagi pembangunan di Provinsi NTB. "Kita berharap makin banyak putra NTB yang siap berkompetisi di pilkada NTB 2018," imbuhnya.
Ia berpendapat, makin banyak kandidat yang bertarung dalam perebutan kursi NTB 1 dan NTB 2 makin bagus. Masyarakat pemilih pun makin banyak alternatif pilihan untuk memilih calon pemimpin di pilkada NTB.
Atas dasar itu, ia pun menilai, NTB memiliki banyak putra-putri terbaik yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompotensi memimpin NTB kedepan.
Disinggung terkait dirinya juga disebut-sebut bakal maju dalam bursa pencalonan, Amin mengaku, dirinya belum akan memutuskan maju atau tidak dalam pilkada NTB 2018. Pilkada NTB disebutnya relatif dilangsungkan masih cukup lama.
Ia pun saat ini lebih fokus mendampingi Gubernur NTB, Dr TGH Zainul Majdi sebagai wakil untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Pada saat tepat nanti, dirinya akan mengumumkan kepada publik terkait maju atau tidak di pilkada NTB.
Pengamat politik NTB, Dr Kadri mengatakan, Gubernur NTB, Dr. TGH Zainul Majdi secara undang-undang tidak diperbolehkan kembali maju mencalonkan diri dalam pilkada 2018. Larangan ini karena sudah dua periode menjabat.
Dengan tidak maju kembali sosok ini, diperkirakan pertarungan perebutan kursi NTB 1 dan NTB 2 bakal berlangsung sangat ketat dan sengit. "Pasca TGB ini tidak ada figur yang cenderung dominan dan menonjol dari sisi elaktabilitas. Semua kandidat berpotensi menang.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengharuskan kepala daerah, anggota dewan, TNI/ Polri, PNS, pejabat BUMN/ BUMD mundur permanen dari jabatan yang disandangnya. Terhadap poin ini dipastikan membuat kandidat harus menghitung untung rugi dan potensi serta peluang kemenangan di pilkada NTB.
Ia memperkirakan, perebutan menuju NTB 1 dan NTB 2 bakal diramaikan bakal calon berlatar belakang kepala daerah. Meskipun, UU pilkada mengharuskan bupati/walikota maju dalam pilkada NTB mundur permanen dari jabatannya, tak akan menyurutkan nyali sejumlah kandidat bupati/walikota berebut posisi tertinggi tampuk pimpinan NTB. (yan)
