Eksekutif Diminta Akomidir Masukan Pansus

MATARAM-  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram dalam  tahapan pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Mataram, dalam pembahasan yang dilakukan Pansus memeberikan beberapa kertikan dan masukan dalam isu setrategis yang nantinya menjadi program utama dari Pemkot Mataram.

Salah satu  yang menjadi masukan penting dari ekskutif, yakni tidak dimasukannya isu  tentang kebersihan dalam 10 isu setrategis yang akan dijalankan oleh Pemkot Mataram. Padahal masalah kebersihan menjadi pokok utama  yang harus diselesaikan oleh Pemkot Mataram.

Pansus di DPRD Kota Mataram menginginkan agar Kebersihan mendapatkan program khususn, bukannya digabung dalam progtam Lingkungan Hidup di SKPD lainnya.

Menurut Akademisi yang juga terlibat dalam penyusunan RPJMD Kota Mataram Dr Iwan Harsono menilai, apa yang menjadi masukan dari DPRD patut di untuk di anulir oleh Pemerintah, karena bagaimanapun juga masalah sampah di Kota Mataram ini sudah parah dan perlu perhatian khusus dan program  yang nyata dalam penanganan sampah." Masukan ini perlu dipakai, dan saya setuju masukan dewan ini," kata Iwan kepada Radar Lombok kemarin.(5/8)

Dalam draf RPJMD, 10 isu setrategis yang menjadi program utama dari Pemkot yang pertama yakni isu Budaya. Kemiskinan. Keamanan. Ekonomi, .Kesehatan. Infrastruktur. Lingkungan Hidup. Kependudukan dan Catatan Sipil.  Reformasi Birokrasi.

Ia melihat terkait dengan isu permasalah kebersihan yang dipertanyakan oleh DPRD, kemungkina penanganan sampag sudah disiapkan di Lingkungan Hidup.

Baca Juga :  Pansus Perda RTRW Datangi Lokasi PLTGU

"  Isu sampah  sudah masuk kedalam lingkungan hidup." paparnya.

Ia melihay, dalam RPJMD memang tidak disebutkan secara substansional, karena di RPJMD masih secara umum dan masih tahapan yang lebih nyata terhadap perogram yang tertuang dalam RPJMD yakni dalam Rencana Setrategis (Renstra) SKPD yang dikenal dengan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)." RPJMD kan gambaran umumnya saja, nanti penjelasan dan rielnya ada di RKPD." paparnya.

Didalam draf RPJMD Kota Mataram yang sudah diterima dan ia baca, dalam draf tersebut untuk penanganan kebersihan sudah dimasukan anggaran  yang Rp 50 juta untuk masing-masing lingkungan yang dimana tujuannya untuk penanganan sampah di Matara,

" Sudah masuk 50 juta, namun belum dirincikan," terangnya.

Sebagaiman tahapan dalam pelaksanaan program, setelah RPJMD ditetapkan, maka nanti masingg-masing SKPD  harus buat Rencana Strategis Kerja sebagai penjelasan dan rincian dari RPJMD.

Sebagai akademisi, Iwan juga tidak menyalahkan kalau dewan menyebut kalau  draf RPJMD itu copy paste, karena pembahasan dalam RPJMD inu masih sifatnya umum, nanti penjelasannya dalam Renstra tahunan RKPD." Wajar saja penilaian seperti itu, karena tidak terlihat dengan jelas, tetapi akan jelas di renstra tahunan SKPD." paparnya.

Ia juga menambahkan, dulu ketika dalam posisi pelaksanaan debat publik RPJMD, dimana pada saat itu dirinya juga sebagai moderator menuturkan masalah kebersihan  banyak dipersoalkan, terutama masalah sampah, karena sampah ini yang dihasilkan masyarakat kota mataram, tidak sesuai dengan jumlah yang terangkut. Dari data yang dirilis Bank Dunia, setipa hari setiap orang menghasilkan sampah 1,2 liter perhari. Kalau dihitung dengan jumlah penduduk kota Mataram yang berjumlah sekitar  452 ribu, maka  ada 600 ton sampah  perhari yang trangku. " Ini artinyakan masih tersisa 40 persen yang masih menjadi masalah." tegasnya.

Baca Juga :  DPRD Akhirnya Bentuk Pansus Mandalika

Sementara itu, soal angka target inflasi di Kota Mataram. Ia membenarkan memang setiap tahunnya Pemkot hanya memasang  target inflasi di Kota Mataram setiap tahun 5 persen tiap tahun. "Kalau hanya lima persen Pemkot  kerja apa." tanya Iwan.

Apalagi di Mataram  sudah ada ada tim pengendali inflasi daerah, makan paling tidak setiap tahun ada perubahan target inflasi di Kota Mataram.

Dengan target yang hanya 5 persen setiap tahun yang tidak pernah berubah ini, sepertinya ada kehati hatian pemkot, karena inflasi ini tidak selamanya bisa dikotrol.Karena Pemkot tidak bisa  kontrol infalasi, sebab untuk bisa mengontrol membutuhkan dana besar untuk bisa melaksanakan operasi pasar, dan operasi penekanan ketika ada proyeksi akan terjadi inflasi.(ami)

Komentar Anda