MATARAM – Setelah adanya desakan dari berbagai pihak, akhirnya DPRD Provinsi NTB resmi membentuk panitia khusus (Pansus) Percepatan Pembangunan Mandalika Resort, Jumat malam lalu (28/10).
Pansus ini dikomandoi oleh HL Jazuli Azhar dari Fraksi Gerindra dan Wakil Ketua HMNS Kasdiono dari Fraksi Demokrat. Menurut Kasdiono, DPRD Provinsi NTB membentuk pansus ini untuk menuntaskan berbagai persoalan yang selama ini menyelimuti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Paiwisata Mandalika Resort. "Masyarakat sudah lama menantikan Mandalika Resort, pansus ini untuk mempercepat terwujudnya Mandalika," terang Kasdiono kepada Radar Lombok Minggu kemarin (30/10).
Mengingat banyaknya persoalan yang ada dalam pembangunan Mandalika Resort, pansus akan bergerak cepat. Hari ini (31/10), pansus langsung akan dilaksanakan rapat kerja yang akan dihadiri oleh seluruh anggota pansus.
Langkah pertama yang dinilai sangat urgen yaitu mengumpulkan dan menyusun semua masalah penghambat pembangunan Mandalika Resort. "Kami akan identifikasi semua masalahnya dulu, setelah itu merumuskan langkah-langkah peyelesaian," ujar Kasdiono.
Pansus ini terbentuk bersamaan dengan pansus Bank NTB yang diketuai oleh Johan Rosihan. Terbentuknya pansus karena memang sangat dibutuhkan setelah 5 Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menuntaskan tugasnya.
Dengan terbentuknya Pansus DPRD NTB, kini problematika Mandalika Resort dikeroyok oleh tiga kelompok. Mengingat, sebelumnya Pemerintah Provinsi NTB juga telah membentuk tim yang dipimpin langsung Kapolda NTB Brigjen Umar Septono bersama Danrem dan jajaran pemprov sendiri. Berikutnya pemerintah pusat juga membentuk tim kecil paska kunjungan kerja (Kunker) Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan beberapa hari lalu.
Adanya tiga kelompok ini menurut Kasdiono, akan lebih mempercepat penuntasan berbagai masalah yang menghambat pembangunan Mandalika Resort. "Asal tidak bertabrakan, artinya kita semua harus duduk bersama dulu dan menyatukan persepsi," katanya.
Dikatakan, semua pihak mesti duduk bersama. Jangan sampai tiga komponen tersebut saling merecekcoki pekerjaan masing-masing. Mengingat, meski dengan tujuan yang sama tetapi masih terdapat paradigma yang berbeda-beda. Salah satu contohnya terkait dengan keputusan pemerintah pusat, yang menyebut semua lahan bermasalah di KEK Mandalika adalah milik negara. "Makanya kita akan kaji dulu secara mendalam masalah ini, baru pansus bisa bersikap berada di posisi yang mana," ucap Kasdiono.
Sengketa lahan sudah lama terjadi. Sampai saat ini masih tersisa 109,3 hektar lahan masih bermasalah. Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Sementara, sebelumnya Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi bersurat ke pemerintah pusat yang isinya ada lahan masyarakat masuk kawasan Mandalika, sehingga diminta untuk segera dikeluarkan agar tidak menimbulkan gejolak.
Sikap Pansus DPRD NTB sendiri lanjut Kasdiono, pada prinsipnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Pansus yang diisi oleh para wakil rakyat tentunya tidak akan membiarkan ada rakyat mengalami kerugian. "Ini kan mau dibangun untuk rakyat, jadi jangan sampai malah merugikan rakyat," tegasnya.
Ketua Pansus Percepatan Pembangunan Mandalika Resort, HL Jazuli Azhar mengaku tidak puas dengan perkembangan Mandalika Resort. Oleh karena itu, pansus ini tujuan utamanya mampu menggenjot Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bisa segera membangun.
Selama ini terangnya, ITDC sangat lambat dalam bekerja. Sudah cukup lama Mandalika Resort terbengkalai dan masyarakat hanya disuguhi janji. "Kita akan seriusi masalah ini, lahan yang tidak bermasalah banyak tapi belum dimanfaatkan. Keseriusan ITDC juga penting selaku pemegang HPL," kata Jazuli.
Komisaris ITDC, HL Gita Aryadi menyambut baik dibentuknya pansus oleh DPRD. Meskipun sudah ada tim pemprov dan tim pemerintah pusat, peran pansus tentunya juga dibutuhkan. "Bagus sih ada pansus, itu juga sebagai bentuk kepedulian dewan terhadap Mandalika Resort," ucapnya. (zwr)
