MATARAM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB hingga sekarang masih banyak tanggungan utang. Pasalnya, banyak program atau proyek yang sudah sudah dikontrakkan ke pihak ketiga yang belum dibayar hingga ratusan miliar, meski pengerjaannya sendiri telah rampung dikerjakan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Lalu Pelita Putra mengakui jika sejumlah program dan proyek di Pemprov NTB masih banyak yang belum terbayar hingga awal Januari 2022. Padahal, program ataupun proyek telah rampung dikerjakan oleh pihak ketiga pada 2021 lalu.
“O ya, kondisi ini terjadi akibat dari pandemi Covid-19. Anggaran 2020 waktu itu di refocusing untuk penanganan Covid-19. Salah satunya (untuk) program JPS Gemilang. Begitu juga anggaran 2021 di refocusing lagi untuk vaksin. Jadi program fisik yang sudah dikerjakan tidak dapat terbayar di tahun anggaran bersangkutan, dan di take over ke tahun anggaran berikutnya,” ujar Pelita, sapaan akrab politisi PKB ini kepada Radar Lombok, Minggu (9/1).
Bahkan Komisi IV dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov NTB, mengenai permasalahan tersebut. Menginggat program atau proyek yang belum dibayarkan tersebar disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB.
Pelita sendiri tidak bisa menyebutkan secara rinci mengenai data jumlah program atau proyek yang belum dibayar, karena datanya ada dimasing-masing OPD dan BPKAD. “Untuk datanya ada di SKPD dan BPKAD,” ujarnya.
Namun mengenai jumlah besaran hutang yang belum dibayarkan, sebut Pelita, untuk nilai hutang yang harus dibayar oleh Pemprov terhadap program atau proyek yang sudah dikerjakan pada 2021 mencapai ratusan miliar. “Untuk 2021 sekitar Rp 300 miliar lebih yang belum terbayar untuk semua kegiatan. Yang ada di SKPD baik reguler maupun program aspirasi atau Pokir,” sebutnya.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Naufar Furqony Farinduan juga mengakui jika banyak program atau proyek di Pemprov NTB yang sampai saat ini belum terbayar, dan itu merata terjadi di Organisasi Prangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov. Meski pekerjaan yang telah dikontrakkan ke pihak ketiga telah tuntas dikerjakan pada 2021. “Ya betul, banyak yang belum dibayar. Dan kalau bicara program, mungkin merata di setiap OPD,” sebutnya.
Menurut Farin, sapaan akrab politisi Gerinda asal Lombok Barat ini, hal tersebut terjadi karena defisit anggaran yang disebabkan pandemi Covid-19, dan juga terjadinya refocusing yang masif dalam perjalanannya, sehingga bergeser dari perencanaan awal.
“Pada proses pelaksanaannya banyak terjadi pergeseran-pergeseran dan pemanfaatan anggaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat akibat dampak dari kondisi pandemi,” jelasnya.
Terpisah, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut belum dapat memberikan penjelasan, karena masih berada di lapangan. “Masih di lapangan dinda. Coba cek ke Pak Sekda sebagai Ketua TAPD teknisnya,” singkatnya.
Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, HL. Gita Ariadi yang coba dikonfirmasi melalui sambungan telpon, maupun pesan singkat WhatsApp (WA), hingga berita ini diturunkan masih belum dapat memberikan penjelasan.
Sementara salah satu Kepala SKPD di Pemprov NTB juga mengakui jika proyek fisik yang telah selesai dikerjakan di tahun 2021, belum dibayar. Sehingga ini tercatat sebagai hutang yang harus dibayar Pemprov pada tahun anggaran 2022 secara bertahap. “O ya, jumlahnya cukup banyak. Karena proyek baru dibayar pada 2021 hanya 50 persen. Sisanya jadi hutang di 2022,” ungkap Kepala PUPR NTB, H Ridwan Syah.
Ridwan Syah menyebutkan, proyek yang belum bisa terbayarkan diantaranya proyek Pokir DPRD NTB, dan juga ada beberapa proyek pengaspalan sudah selesai, tetapi belum dapat dibayarkan Pemprov di 2021 lalu. “Tapi Insya Allah akan dibayarkan nanti. Karena keuangan daerah kita belum cukup. Tetapi mulai Januari ini akan dibayarkan secara bertahap,” ujarnya.
Mengenai berapa jumlah anggaran proyek yang belum dibayarkan, Ridwan Syah juga tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya. Karena dia belum mencek jumlah anggaran proyek yang belum terbayarkan. “Kalau nilainya saya harus cek dulu di keuangan. Tetapi tidak terlalu banyak. Kalau di PUPR saja untuk Pokir-nya sekitar beberapa puluh miliar. Jadi ini dihutang dulu oleh pemerintah,” jelasnya.
Penyebab belum dibayarkan, sambungnya, karena banyak anggaran di Pemprov yang di refocusing untuk pengerjaan program lain, seperti penanganan Covid-19. Sehingga ada beberapa proyek yang sudah dikontrakkan, tetapi tidak bisa dibayar.
“Tetapi kita akan bayarkan ditahun 2022. Karena kita sudah anggarkan lewat APBD 2022 untuk dibayarkan sebagai hutang. Bukan dimasukkan proyeknya, tetapi tercacat sebagai hutang kewajiban pemerintah ke pihak ke tiga,” katanya.
Menurut Ridwan Syah, hal tersebut tidak ada masalah. Terlebih tidak hanya terjadi di PUPR saja, tetapi hal yang sama juga terjadi di dinas-dinas lain. “Kalau itu menurut saya tidak ada masalah. Karena memang itu kan bukan di PUPR saja, tapi hampir disemua dinas. Dan hal itu nanti BPKAD yang bisa menjelaskan,” ujarnya. (sal)
