MATARAM — Sebanyak 73 perwakilan dari kelompok masyarakat (Pokmas) mendatangi gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa kemarin (11/7). Mereka menyampaikan aspirasi dan dukungan kepada Rektor UIN Mataram, Prof Masnun Tahir, sebagai penjabat (Pj) Gubernur NTB.
Diantara Pokmas yang mengusulkan Prof Masnun tahir, yaitu dari Kelompok Pendamping Desa, Kelompok Tokoh Adat, Perwakilan Pondok Pesantren, Kelompok Tani, Kelompok Pemuda Dompu, dan sejumlah Pokmas lainnya.
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi NTB, Surya Bahari, yang didampingi Ketua Bapemperda DPRD Provinsi NTB, Akhiansyah.
Hendra, salah satu perwakilan Pokmas mengatakan bahwa bukan tanpa sebab pihaknya mengusulkan Prof Masnun Tahir sebagai Pj Gubernur NTB. Pihaknya sangat mengetahui seperti apa sosok Rektor UIN Mataram, yang dinilai sebagai sosok mengayomi, punya integritas, dan kualitas mumpuni. “Beliau sangat layak jadi Pj Gubernur,” tegasnya.
Ketua PW NU NTB itu disebut sosok perpaduan ulama dan aktivis. Dan sebagai generasi muda, Prof. Masnun juga dinilai sosok yang sangat mengerti dan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kelompok generasi muda. “Beliau juga banyak mengayomi kelompok muda,” jelasnya.
Sanusi, perwakilan dari Kelompok Masyarakat Adat mengungkapkan pihaknya memberikan rekomendasi dukungan kepada Prof Masnun Tahir sebagai Pj Gubernur NTB. Lantaran Rektor UIN Mataram itu dinilai bisa merangkul semua kelompok kepentingan, baik Ormas, pemuda dan kelompok kepentingan lainnya.
Selain itu, Prof Masnun juga sosok transformatif. Itu dibuktikan dengan berubahnya IAIN menjadi UIN. “Sebab itu, harapan kami Prof Masnun bisa diusulkan jadi Pj Gubernur NTB,” imbuhnya.
Menanggapi adanya aspirasi tersebut, Sekretaris DPRD NTB, Surya Bahari mengatakan pihaknya akan menerima aspirasi itu, dan akan menindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada. “Aspirasi ini tentu akan kita tindak lanjuti kepada Pimpinan DPRD NTB,” ucapnya.
Lebih lanjut, sesuai dengan aturan, DPRD NTB memiliki kewenangan untuk mengusulkan tiga nama Pj Gubernur NTB kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). DPRD NTB, kata dia, masih menunggu Juklak dan Juknis dari Mendagri, terkait pengusulan Pj Gubernur. “Pengusulan Pj Gubernur oleh DPRD NTB masih tunggu Juklak dan Juknis,” jelasnya. (yan)
