PRAYA – Pemkab Lombok Tengah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan kartu asuransi bagi 6000 pekerja atau buruh tani tembakau yang ada di daerah itu. Dimana nantinya hasil tani dari para petani tembakau diberikan untuk membantu mensejahterakan masyarakat melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dihajatkan dalam hal pengentasan kemiskinan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah, H M Suhartono menegaskan sebagai wujud kepedulian pemerintah maka mulai tahun 2023 ini para pekerja tani tembakau mendapatkan asuransi untuk BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk tahap awal yang diberikan hanya 6000 pekerja tani tembakau dan ditargetkan pada tahun 2024 akan semakin banyak lagi. “6000 orang ini khusus untuk pekerja petani tembakau dan bukan petani tembakau dan dana kita serahkan sekitar Rp 300 juta ke BPJS Keternagakerjaan untuk pembayaran ausransi untuk para pekerja petani tembakau ini,” ungkap H M Suhartono saat ditemui di Kantor Bupati Lombok Tengah, Kamis (19/10).
Pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail para pekerja petani tembakau di Kecamatan saja yang mendominasi untuk bisa mendapatkan asuransi ini. Hanya saja jika program ini dihajatkan tidak lain untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan tentunya diharapkan mampu dalam pengentasan kemiskinan. “Untuk tahun ini baru 6000 dan untuk tahun 2024 mendatang kita usulkan lagi agar para pekerja petani tembakau lebih banyak yang dapat. Setidaknya pada tahun 2024 kita targetkan 6000 lagi agar jumlahnya bisa mencapai 12.000 dan mudah- mudahan anggaran bisa lolos karena ini dananya dari DBHCHT,” terangnya.
Lebih jauh disampaikan bahwa selama ini kontribusi para pekerja petani tembakau cukup besar maka sudah sewajarnya mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sehingga dengan adanya asuransi ini maka diharapkan kedepan perekonomian warga yang merupakan pekerja petani tembakau bisa lebih bagus lagi.
“Terlebih dalam hal pengentasan kemiskinan dimana kemiskinan merupakan tantangan bagi semua pemerintahan di dunia. Kita terus melakukan upaya- upaya yang lebih sistematis dan salah satu langkah kita yakni dengan memberikan asuransi ini hingga adanya Peraturan Bupati (Perbup) tentang konvergensi penanggulangan kemiskinan,” tegasnya. (met)
