2021 Program Kartu Tani Gagal Terealisasi

PETANI PANEN : Salah seorang petani tengah memanen tanaman padi di wilayah Kota Mataram. (DEVI HANDAYANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Program Kartu Tani di NTB sebelumnya diusulkan Pulau Sumbawa dan Sumbawa Barat menjadi pilot project program tersebut, karena dinilai memiliki kesiapan, baik secara infrastuktur dan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk menunjang kelancaran program. Hanya saja, program tersebut belum bisa terealisasi di tahun 2021 ini.

“Masih pilot project di KSB, jadi belum bisa diberlakukan 2021 ini. Mudah-mudahan nanti di 2022 sudah bisa, karena program ini termasuk untuk penebusan pupuk subsidi,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB H Husnul Fauzi.

Nantinya mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani, bisa memudahkan distribusi pupuk subsidi kepada petani yang termasuk dalam RDKK sebagai penerima program pupuk subsidi dari pemerintah. Terlebih program Kartu Tani tidak hanya menjadi pemutus mata rantai kelangkaan pupuk, tapi juga agar petani lebih mandiri, melek teknologi, dan berdaya saing nantinya.

Tak hanya itu, lanjut Husnul, adanya Kartu Tani tersebut dimiliki oleh para petani, maka petani tidak lagi gampang dipermainkan oleh pengecer pupuk subsidi. Sebab para pemegang kartu ini bisa langsung menggunakannya untuk menebus pupuk subsidi di kios-kios pupuk yang sudah tersedia di daerah masing masing.

“Prinsipnya petani tidak bisa menebus lebih dari yang ada di Kartu Tani dan petani kapan saja menebus jatah kuota yang ada, jadi tidak harus antri,” jelasnya.

Untuk menyukseskan program tersebut, Husnul mengatakan perlu adanya kerja sama dilakukan bersama dengan berbagai pihak terkait. Salah satunya yang diusulkan dalam pendistribusian pupuk adalah dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena keterlibatan pemerintah desa akan lebih paham kondisi masyarakatnya, sehingga mudah memetakan yang berhak menerima pupuk subsidi dan tidak.

“Tapi harus ada sosialisasi dan edukasi kepada petani. Penting lagi, harus ada pengawalan dan pendampingan sampai transaksi,” ucapnya.

Sementara itu, karena masih dalam pilot project program Kartu Tani ini dan kemungkinan akan berlaku di 2022. Hanya saja belum ditentukan akan berapa banyak petani yang mendapatkan, karena sejauh ini masih ada petani yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi ditambah lagi harganya naik.

“Sepanjang terdaftar pada kuota baku lahan Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang dipakai,” jelasnya. (dev)