MATARAM – Meski ada sorotan dari kalangan pimpinan di DPRD Kota Mataram terkait wacana pembangunan res area di pintu masuk Kota Mataram di bagian timur dan jalan bypass BIL II di jalan ligkar selatan tidak dihiraukan Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.
Dia menyebutkan, dengan pembangunan beberapa rest area di pintu-pintu masuk ke Kota Mataram, baik dari arah bypass BIL maupun dari arah timur Kota Mataram. Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi, perlu memiliki bangunan penanda (signed) yang mencerminkan identitas ( city branding). ‘’Sehingga salah satu fungsi utama dari rest area sebagai “halaman depan” atau etalase kota yang memberi image “selamat datang” ke Kota Mataram, dan mencerminkan keharmonisan warga kotanya yang beragam, keamanan wilayahnya, dan warga kotanya yang siap menyapa dengan ramah kepada siapapun yang mengunjungi Kota Mataram,’’ katanya, Kamis (30/3).
Pembangunan rest area yang sudah ditetapkan DLH Kota Mataram dengan anggaran Rp 3 miliar satu titik rest area. Anggaran melalui APBD Kota Mataram tahun 2023 ini, padahal ini sangat disayangkan karena rest area selama ini dinilai belum perlu di Kota Mataram. Anggaran tersebut diharapkan bisa menuntaskan kemiskinan terlebih dahulu di Kota Mataram.
Disebutkan Mohan, beberapa komponen yang tersedia di area ini diantaranya public space yang dilengkapi dengan lapak produk UMKM dan PKL, sarana fasilitas umum seperti toilet, akses wifi, spot selfie, charger hp dan motor listrik, serta fasilitas umum lainnya. ‘’Semua proses pembangunan area ini dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan mengedepankan akuntabilitas dalam rangka kita memastikan bahwa setiap rupiah uang APBD yang kita gunakan benar-benar tepat maksud dan tepat sasaran,’’ singkatnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Abd Rachman pembanguna rest area ini sudah sejak awal ditolak kalangan pimpinan di fraksi di DPRD Kota Mataram. karena pembangunan tersebut terkesan pemborosan anggaran. ‘’Seperti beberapa kota besar, pembangunan rest areanya tidak efektif. Dan banyak tidak terkelola maksimal,’’ katanya.
Kalangan pimpinan fraksi tetap mendorong, anggaran tersebut dialihkan ke yang lain. seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem saat ini dan banyaknya balita stunting bisa dianggarkan melalui APBD Kota Mataram, peruntkan APBD tetunya untuk rakyat bukan untuk membangun suatu proyek untuk ‘gaya-gayaan’. ‘’ Kita harapkan pemkot memikirkan lebih matang lagi, serta ada kajian khusus terkait pembangunan rest area tersebut, sehingga tidak terkesan bagunan mubazir kedepanya,’’ ujarnya. (dir)
