MATARAM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus berusaha menyelesaikan persoalan pembayaran utang pemerintah kepada sejumlah rekanan pada 2023. Asisten III (Administrasi Umum) Setda Provinsi NTB, H. Wirawan Ahmad mengatakan penyelesaian pembayaran utang pemerintah ini ditargetkan tuntas di tahun 2023.
“Sudah disiapkan dari awal melalui APBD murni. Sekarang kita lihat kondisi kas. Begitu ada uang kita bayar. Targetnya pasti akan tuntas di tahun 2023 ini,” ungkap Wirawan, kepada Radar Lombok, Senin (21/8).
Mantan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB ini menegaskan pembayaran utang Pemprov kepada rekanan memang sudah disiapkan melalui alokasi APBD murni. Hanya sekarang masih menunggu ketersediaan anggaran.
Namun yang pasti, Wirawan mengatakan pembayaran utang Pemprov kepada pihak ketiga terus berproses setiap harinya. “Tapi bukan melalui APBD perubahan. Itu prioritas sebenarnya. Tapi hanya kondisi yang membuat kita tidak bisa total (Membayar utang. Tapi kita lihat progresnya yang sudah,” jelasnya.
Ketika ditanya apakah pembayaran utang Pemprov dapat dilunasi sebelum masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zulkieflimansyah -Sitti Rohmi Djalilah berakhir pada 19 September 2023 mendatang. Wirawan menyatakan tidak ingin memaksa terkait penyelesaian utang itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu tersebut. Karena semua itu tergantung kondisi fiskal daerah.
“Kita belum bisa memaksa yang namanya cash flow. Artinya, bagaimana ketersediaan uang di kas daerah. Kalau kita berbicara prioritas, maka itu (penyelesaian utang, red) menjadi prioritas utama, sehingga tidak ada sisa-sisa kewajiban ke pihak ketiga yang tidak bisa dituntaskan di era Zul-Rohmi,” katanya.
Pemprov sambung Wirawan, tetap berkomitmen untuk menyelesiakan utang-utang itu. Adapun upaya yang dilakukan Pemprov yakni dengan menggenjot sumber pendapatan asli daerah (PAD). Misalnya dari Bappenda rutin melakukan penagihan pajak.
Kemudian Pemprov juga intens untuk berkoordinasi dengan pusat. Berikut dengan cara menambah potensi-potensi pendapatan dari dana transfer yang belum bisa terealisasi. “Kita juga ikhtiar koordinasi dengan AMNT dana bagi hasil keuntungan itu segera direalisasikan. Itulah bagian dari ikhtiar kita agar cash flow kita membaik, dan menuntaskan segala kewajiban,” ucapnya.
Sebelumnya kalangan Anggota DPRD Provinsi NTB mulai pesimis pelunasan utang Pemprov NTB bisa dituntaskan hingga berakhir masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zul-Rohmi, pada September 2024 mendatang.
Itu karena masih terdapat utang Pemprov NTB yang belum terbayar dari Program APBD-Perubahan 2022 yang mencapai sekitar Rp 77 miliar lebih. Sedangkan utang dari program di APBD murni 2022 sudah hampir terbayar semuanya.
“Dengan kondisi yang ada, tampaknya tidak mungkin bisa terkejar dengan pemerintahan Zul-Rohmi yang tinggal satu bulan lagi,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Muzihir.
Diungkapkan Muzihir, sejauh ini pembahasan APBD Perubahan 2023 belum bisa dilakukan. Pasalnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB dan Tim Alokasi Penganggaran Daerah (TAPD) akan bertemu terlebih dahulu membicarakan sejumlah hal yang sangat prinsip. Contohnya, pertama; utang program di APBD murni 2022, ke dua, utang program di APBD Perubahan 2022; dan ke tiga, utang program di APBD murni 2023 yang terus berjalan.
Hingga saat ini pun, kata Muzihir, belum ada tanda-tanda dilalukan kontrak kerja dengan pihak ke tiga terkait pelaksanaan program proyek fisik yang terdapat dalam APBD murni 2023. “Sampai hari ini belum ada pergerakan untuk pengerjaan proyek fisik di APBD 2023,” ungkapnya. (rat)
