Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram H. Ridwan punya pekerjaan baru. Ia ini menjadi Duta Inklusi tingkat nasional. Apa saja yang sudah dilakukannya?
SUDIRMAN-MATARAM
Ia mendapat mandate sebagai Duta Inklusi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang bekerjasama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pemerintah Australia. Ridwan menjadi Duta Inklusi bersama belasan orang lainnya se-Indonesia.
Status Duta Inklusi disematkan kepada mereka yang dianggap menunjukkan peran nyata dalam mendorong dan menghadirkan rasa kemanusiaan bagi kelompok-kelompok orang yang selama ini termarjinalkan. Penjelasan soal ini disampaikannya saat ditemui Radar Lombok kemarin.
Ridwan satu-satunya nominator dari NTB. Selama ini ia punya banyak program berkaitan dengan inklusi. Salah satunya yang menjadi sorotan nasional yakni terkait warga Ahmadiyah yang masih tinggal di asrama Transito Majeluk Mataram. Warga Ahmadiyah kini sudah “diakomodir oleh Pemkot. Setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan identitas, kini mereka bisa memiliki KTP, KK, akta kelahiran anak dan lain-lain. “ Tidak ada lagi diskriminasi. Itulah maskud inklusi,” jelasnya.
Atas hal ini Ridwan selaku kepala dinas terkait mendapat reward pilar program peduli. Pemberian penghargaan Duta Inklusi 2016 merupakan bagian dari kegiatan Forum Nasional Program Peduli yang berlangsung selama 2 hari, 8-9 November lalu. “ Pemberian pengharagaan dapat menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal serupa dalam upaya mewujudkan indonesia yang setara dan bermartabat,” ungkapnya.
Penilaian selama ini dilakukan secara independen. Beberapa program yang telah dicetuskan Dukcapil Kota Mataram seperti bekerjasama dengan panti sosial dan panti jompo. “ Kita bisa karena karena peduli,” ungkapnya.
Pihaknya juga menjalin kerjasama dengan lembaga dakwah untuk pengurusan Kartu Indonesia Anak (KIA), E-KTP, KK, Akta kelahiran. Ia terus berinovasi. Bahkan saat warga melahirkan di Puskesmas, petugas telah menyediakan pelayanan prima melalui kerjasama dengan Dikes. Setiap ibu melahirkan langsung bisa mendapatkan Kartu Keluarga (KK) baru tanpa harus ke kantor Dukcapil.(*)
