MATARAM — Pemerintah Provinsi NTB sampai saat ini belum bisa memberikan pasokan air bersih untuk daerah terdampak kekeringan. Padahal dampak kekeringan ini sudah menyebar ke berbagai daerah di NTB.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi mengatakan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan, masih terkendala tidak adanya anggaran dari pemerintah. “BNPB ini anggaranya banyak dihabiskan untuk pengendalian Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan, red),” ungkapnya, saat ditemui di Mataram, Senin (2/10).
Pada Juli 2023 lalu, BPBD NTB kata Ahmadi, sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 20 miliar kepada pemerintah pusat, untuk pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Hanya saja oleh BNPB anggaran tersebut, lebih dahulu dialokasikan untuk kebutuhan pengendalian Karhutla.
Akibatnya, sampai saat ini pendistribusian air bersih menjadi tidak bisa dilakukan ke daerah-daerah terdampak kekeringan. “Kekeringan tambah parah, karena kita berada di puncak El Nino,” ujar Ahmadi.
Kendati demikian, pihaknya telah mengajukan kembali anggaran tersebut kepada BNPB, berupa Dana Siap Pakai (DSP) untuk kekeringan. “Sekarang BPBD mengajukan kembali ke BNPB, berupa DSP kekeringan, karena yang kemarin dipakai untuk pengendalian Karhutla. Karena kehabisan uang, makanya BNPB ajukan lagi ke Kemenkeu,” tandasnya.
Sebenarnya, khusus untuk penanganan dampak kekeringan, NTB memiliki anggaran sebesar Rp 1 miliar. Namun sampai saat ini dana tersebut juga belum bisa dicairkan. “Pemprov sudah ada totalnya Rp1 miliar. Sudah ada pembahasan, tinggal menunggu nomor Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA),” ujarnya.
Meski terkendala anggaran, bukan berarti Pemprov NTB lepas tangan terhadap penanganan dampak kekeringan. Karena menurutnya sudah ada pendistribusian yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten/Kota, termasuk oleh Dinas PUPR, BWS, TNI/Polri yang rutin melakukan penyaluran air bersih di wilayah masing-masing.
Disampaikan Ahmadi, satu-satunya solusi atas bencana kekeringan ini adalah turunnya hujan. Untuk itu, Pj Gubernur NTB juga berencana menggelar Shalat Istisqa atau shalat meminta hujan kepada Tuhan di Kantor Gubernur, Senin (9/10) mendatang. “Makanya kita iringi juga dengan spiritual. Pj Gubernur menyarankan kita agar sholat istisqa, yang kemungkinan minggu depan. (Persiapannya) kita sudah bahas tadi,” ujarnya.
Pelaksanaan Sholat Istisqo ini juga akan dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. “Besok sudah ada surat edarannya,” jelasnya.
Terpisah, Asisten III Bidang Admisnistrasi dan Umum Setda NTB, Wirawan Ahmad membenarkan bahwa anggaran untuk penanganan kekeringan belum ada sampai sekarang. Pemprov NTB berencana akan melaksanakan sholat Istisqo di Lapangan Kantor Gubernur pada tanggal 9 Oktober 2023 mendatang. “Sesuai arahan Penjabat Gubernur, kita akan melaksanakan salat Istisqa di seluruh wilayah Provinsi NTB. Untuk itu, sudah ada surat edarannya ke kabupaten/kota,” ujarnya.
Wirawan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut hadir dalam pelaksanaan sholat Istisqa tersebut. Sementara waktu pelaksanaan sholat Istisqa dapat disesuaikan di daerah Kabupaten/Kota. “Kita serentak ini untuk menangani El Nino,” ujarnya.
Tak Hanya sholat Istiaqa, Pj Gubernur kata Wirawan juga memberikan arahan agar dilakukan penghijauan berbasis kolaborasi dengan multi pihak, yang melibatkan TNI, Polri, KPH, Dikbud, Siswa SMA/SMK dan lainnya.
“Kegiatan penghijauan ini akan dilaksanakan di semua wilayah KPH yang ada di NTB. KPH menyediakan bibit dan lokasinya, kemudian dilakukan penanaman secara bersama-sama. Ini adalah wujud komitmen Pj Gubernur untuk melaksanakan program NTB Hijau, dengan semangat Maju dan Melaju,” pungkasnya. (rat)
