JAKARTA–Beberapa hari belakangan ada tuntutan di masyarakat untuk pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI), akibat dugaan terorisme. Hal ini berawal adanya penangkapan tiga orang terduga teroris yang disinyalir menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Dimana salah satu dari ketiga tersangka, adalah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
Menanggapi itu, Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak rasional.
“Akhir-akhir ini, banyak atau ada sekelompok yang menginginkan supaya MUI itu dibubarkan. Seperti banyak jawaban yang diberikan oleh para tokoh masyarakat, pimpinan Ormas, pimpinan negara, tuntutan itu memang sangat tidak rasional. Saya sependapat dengan para tokoh itu,” kata Wapres Ma’ruf Amin, dalam keterangan persnya di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (23/11).
Wapres Ma’ruf Amin menilai, apabila ada masalah di dalam sebuah organisasi, maka yang harus segera dibenahi adalah masalahnya, bukan pembubaran organisasi. “Jangan karena satu orang, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu. Jadi bukan rumahnya yang dibakar, tapi ya tikusnya itulah,” ujarnya.
Lebih lanjut Wapres Ma’ruf Amin pun menguraikan beberapa wujud nyata komitmen MUI dalam pemberantasan terorisme, mulai dari pembuatan fatwa hingga menginisiasi dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT).
“Dalam kaitan dengan soal terorisme, saya kira MUI pagi-pagi sudah membuat fatwa tentang terorisme sebagai tindakan yang haram dan tidak termasuk jihad. Fatwa inilah kemudian yang dijadikan sebagai rujukan, referensi dari berbagai upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Dan MUI tidak hanya membuat fatwa, tapi juga membuat lembaga yang menanggulanginya, namanya Tim Penanggulangan Terorisme (TPT), yang ketuanya juga saya sendiri. Saya sendiri yang mengetuai itu,” ungkapnya.
Wapres Ma’ruf Amin menjelaskan, ketika penanggulangan terorisme negara itu masih dalam bentuk desk terorisme di Menko Polhukam. TPT ini bersama dengan desk terorisme itu terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam menangkal terorisme dan menangkal radikalisme.
Bahkan MUI bersama ormas-ormas Islam lainnya, bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, menginisasi lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Wapres menegaskan bahwa ia mendukung dilakukannya penegakan hukum yang adil dan sesuai ketentuan terhadap siapapun yang melakukan tindak kejahatan, termasuk terorisme.
“MUI mendukung supaya penanggulangan atau penindakan terhadap mereka yang terlibat terorisme. Siapapun dia. Walaupun itu misalnya anggota pengurus MUI, kalau dia teroris ya harus dihukum,” tegas Wapres. (sid)
