GIRI MENANG — Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun akan berakhir pada 2024 mendatang tepatnya di bulan April.
Dari 20 indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Lombok Barat, terdapat sembilan indikator belum tercapai dan 11 sudah tercapai. “ Memang ada target dari RPJMD yang belum tercapai hingga saat ini,” aku Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid belum lama ini.
Dari capaian ini, Pemda merumuskannya menjadi isu strategis daerah yang akan disusun pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Sejauh ini, Pemda dapat memenuhi beberapa target indikator RPJMD tahun 2019-2024 walaupun masih terdapat indikator yang belum memenuhi target. Adapun beberapa indikator RPJMD yang telah tercapai atau memenuhi target indikator RPJMD yaitu IKM, opini BPK, persentase wilayah terhubung dengan pusat perekonomian, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak.
Kemudian indokator persentase angka kemiskinan, Usia Harapan Hidup (UHH), Kabupaten Layak Anak, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Sungai, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Ketahanan Daerah.” Di sisi lain, beberapa indikator yang belum memenuhi target diantaranya nilai AKIP, persentase rumah layak huni, persentase PAD terhadap pendapatan daerah, nilai PDRB Perkapita (ADHK), nilai realisasi investasi (PMA dan PMDN), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG),” tegasnya.
Dari capaian yang sudah ada ini, Pemkab Lobar bersama pihak terkait mencari permasalahan yang ada untuk kemudian dirumuskan menjadi isu strategis daerah yang akan disusun pada RKPD tahun 2024.
Dari capaian RPJMD, dikatakan bupati, dari target RPJMD ada beberapa arget yang belum tercapai, dan masih ada waktu untuk mencapai target RPJMD, target yang belum tercapai ada rata-rata lama sekolah, penurunan angka kemiskinan.” Jadi masih ada waktu satu tahun lagi sampai 2024 untuk mengejar target RPJMD,” kata bupati.
Salah satu targetnya adalah penurunan angka kemiskinan, dimana saat ini angka kemiskinan di Lombok Barat berada pada angka 13,33 persen, sedangkan dalam target RPJMD target penurunan angka kemiskinan sekitar 13,5 persen.Terkait dengan angka kemiskinan di Lombok Barat. Jumlah warga yang berstatus miskin ekstrem bertambah dari sebelumnya 10.750 jiwa menjadi 13.510 jiwa. Angka pengangguran juga naik menjadi 4,16 persen menjadi 3.770 jiwa. Naiknya pengangguran inipun mempengaruhi capaian RPJMD Lobar hingga masa bakti bupati dan Wabup 2024 mendatang, masih banyak belum mencapai target.
Atas capaian RPJMD ini, DPRD Lombok Barat memberikan sorotan tentang penanganan beberapa program diantaranya soal kesehatan, pendidikan, penanganan sampah dengan dibuatnya Perda pengelolaan sampah plastik. Namun pada saat Musrenbang RKPD banyak kepala OPD yang pulang dari acara sebelum kegiatan selesai.” Seharusnya, acara penting seperti Musrenbang diikuti oleh semua kepala OPD. Karena berkaitan dengan program yang sudah tertuang dalam RPJMD,” kata Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha.
Pada RPJMD kedepan beberapa hal yang perlu jadi atensi Pemda, IPM kaitan dengan rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi masih dibawah nasional, masih rendahnya kualitas SDM, penanganan sampah, lingkungan, kesehatan, masalah BPJS, kemiskinan, tingginya angka penangguran dan kinerja Pemda Lobar.
Musrembang kali ini merupakan tahun terakhir RPJMD masa jabatan Bupati H. Fauzan Khalid dan Wabup Hj. Sumiatun yang berakhir April 2024 mendatang.”Sampai saat ini masih banyak indikator RPJMD yang belum bisa dicapai yang semestinya atensi dari kelapa OPD untuk dibahas pada Musrenbang kali ini,” tegasnya.(ami)
