Guru Jual Tiket Palsu Terancam Sanksi Berat

Wisata Sesaot Sumber ( www.goodnewsfromindonesia.id/ist)

GIRI MENANG – Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid sudah mendapat informasi adanya seorang guru PNS yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjualan tiket palsu di obyek wisata Sesaot. Guru ini juga sehari-hari sebagai ketua BUMDes.

Bupati mengatakan, sesuai aturan tentunya akan ada sanksi yang akan diterima oleh oknum tersebut. Sanksinya bisa sanksi berat.” Sanksi berat, tapi, status  sebagai tersangka konteksnya bukan sebagai PNS,” tegasnya.

Pelaku adalah sebagai Ketua BUMDes atau pengelola tempat wisata di Sesaot.”Misalnya dalam bentuk pemberhentian pembayaran gaji sementara dan sanksi yang lainnya,” kata bupati.

BACA JUGA :  Rawan Longsor, Warga Kekait dan Guntur Macan Harus Waspada

Sementara itu pihak BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat sudah berkoordinasi dengan Polsek Narmada. Kepala BKDPSDM Lombok Barat, Jamaludin, mengatakan, hasil koordinasi dengan Kapolsek Narmada pada 12 Mei 2022 ditegaskan bahwa memang benar ada PNS  yang sekaligus menjadi Ketua BUMDes yang ditetapkan sebagai tersangka karena tindak pidana pemalsuan yaitu pemalsuan tiket obyek wisata wilayah Sesaot atas laporan Balai KPH Rinjani Barat tanggal 30 Maret 2022.

Penetapan tersangka dilakukan 23 April lalu dan yang bersangkutan sudah ditahan sejak tanggal 24  sampai 29 April. Pada tanggal 29 April 2022 dilakukan penangguhan penahanan. Sampai saat ini proses hukum penyidikan tetap berjalan sampai pelimpahan ke kejaksaan.” Yang bersangkutan sudah mendapatkan penanguhan penahanan dan tidak dikurung,” jawab Jamal.

BACA JUGA :  Lobar Lobi Pusat Jadi Tuan Rumah MXGP 2022

Dalam penanganan kasus ini, Pemkab Lombok Barat akan mengacu pada PP nomor 17 tahun 2020 tentang  manejemen PNS, dan Peraturan BKN tentang pemberhentian ASN. Tetapi untuk sementara ini, karena tidak dilakukan penahanan, belum dilakukan pemberhentian sementara.” Jika JPU minta dikurung baru akan kita lakukan pemberhentian sementara,” tegasnya.

Sedangkan jika nantinya hasil sidang menyatakan dia tidak bersalah, maka statusnya akan diaktifkan kembali sebagai PNS.(ami)