MATARAM – Fraksi Partai Gerindra, PDIP dan PAN dipastikan tetap berupaya keras untuk bisa merealisasikan hak interpelasi terhadap Gubernur NTB Dr Zulkiflimansyah. “Kami terus berusaha keras untuk menggolkan hak interpelasi ini,” kata ketua fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto kepada Radar Lombok, kemarin.
Terkait banyak pihak meragukan keseriusan dilakukan hak interpelasi itu. Sudirsah tak mau ambil pusing. Dia menegaskan, pihaknya sangat komitmen dan berikhtiar sungguh-sungguh untuk merealisasikan hak interpelasi tersebut. Tujuan untuk kepentingan masyarakat NTB dan perbaikan tata kelola keuangan Pemprov NTB. Sehingga dia menegaskan, hal interpelasi itu akan terus diupayakan sekuat tenaga. “Tapi memang tidak bisa hanya Gerindra, PDIP dan PAN. Kami butuh dukungan fraksi lainnya. Hal ini sedang terus kami komunikasi dan galang fraksi lainnya,” ucap Anggota DPRD NTB dapil Lobar-KLU tersebut.
Lebih lanjut, pihaknya akan membicarakan lebih serius terkait persyaratan pemenuhan administrasi dan bahan akan dipertanyakan dalam hak interpelasi secara detail akan dilakukan usai dilakukan reses pada pekan depan. “Usai reses pekan depan, kita matang syarat administrasi hak interpelasi,” ucapnya.
Dia juga membantah, jika ngotot dilakukan hal interpelasi itu karena sentimen personal terhadap Gubernur NTB Dr Zulkiflimansyah. “Ini menyangkut kebijakan pemerintah daerah terkait pemenuhan hajat masyarakat NTB. Jadi tidak ada persoalan personal beliau (Zulkifliemansyah, red),” ucapnya.
Menurutnya, apa dilakukan pihak itu semata-semata untuk kepentingan masyarakat NTB secara luas. “Ini adalah bentuk komitmen Gerindra memperjuangkan apa menjadi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua fraksi PKB DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani mengatakan, fraksi PKB belum memutuskan mendukung atau tidak ada wacana hak interpelasi itu.
Pihaknya masih kaji dan menelaah terkait urgensi hak interpelasi tersebut. Sebab itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan memutuskan mendukung dan tidak. “Kita tidak ingin terjebak. Sehingga kita masih kaji dan telaah urgensi hak interpelasi ini,” lugas ketua DPW PKB NTB tersebut. (yan)
