MATARAM—Janji Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke NTB beberapa tahun lalu, tetap masih diingat oleh masyarakat NTB, khusunya di pulau Lombok untuk pembangunan jalan bypass dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat, hingga Pelabuhan Kayangan Lombok Timur (Lembar-Kayangan).
Janji ini diucapkan Jokowi saat menghadiri puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Mandalika. Waktu itu, Presiden memastikan bahwa proyek ini bisa direalisasikan hingga kini belum ada tanda-tanda direalisasi janji tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama (SJP) yang merupakan wakil dari daerah pemilihan (Dapil) NTB II (Pulau Lombok), mangatakan komitmennya sebagai wakil rakyat di Senayan yang membidangi infrastruktur, akan tetap menagih janji Presiden Joko Widodo tersebut, dalam pembangunan infrastruktur di NTB, termasuk jalan bypass Lembar-Kayangan.
SJP sapaan akrab politisi senior PKS ini, pihaknya akan terus mengejar janji-janji Presiden RI Joko Widodo untuk Provinsi NTB. Pasalnya, banyak janji Jokowi yang belum direalisasikan hingga saat ini. “Insya Allah saya juga yang kebetulan di Komisi V di bidang infrastruktur, berkomitmen untuk menagih pemerintah pusat sesuai apa yang pernah dijanjikan Presiden Jokowi,” tegasnya saat bersilaturahmi dengan awak media di Mataram, Senin (27/1/2020).
Disampaikan SJP, bahwa dia sangat memahami pemerintah pusat saat ini memang masih memprioritaskan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan Kawasan EKonomi Khusus (KEK) Mandalika. “Insya Allah bulan Maret akan mulai tender pengadaan jalan yang dari Bandara ke lokasi KEK Mandalika. Kemudian perpanjangan runway Bandara, termasuk terminal akan diperluas, dan infrastruktur lain seperti air bersih dan pelabuhan laut juga akan diperbaiki,” katanya.
Setelah proyek strategis ini sudah selesai, sambungnya, maka anggaran pembangunan infrastruktur ke NTB ini tidak boleh berkurang. Malah kalau bisa harus ditambah untuk pembangunan jalan bypass Lembar-Kayangan yang melintasi Kota Mataram dan kebupaten lainnya.
“Ya secara teknisnya nanti apakah jalan layang ataukah seperti kontruksi yang ada, ini perlu dikaji. Karena dari sisi biaya, demikian juga dari sisi fakor lingkungan tidak meski harus satu pilihan. Mungkin dibeberapa tempat ada yang layang ada jalan baypass. Yang jelas kita perlu menagih sama-sama pemerintah pusat yang telah berjanji membangun infrastruktur transportasi dari Lembar sampai Kayangan,” sambungnya.
Tidak hanya itu katanya, harus juga bisa terealisasi ditempat-tempat lain. Termasuk jalan nasional di pulau Sumbawa perlu diperjuangkan. “Insya Allah kami komit memperjuangkan ini semua, agar bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat,” tegasn SJP.
Kesempatan itu juga, SJP menyinggung masalah pembangunan Dam Mujur di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, yang stagnan (jalan di tempat, red), menjadi agenda penting untuk diperjuangkan ditingkat pusat.
“Khusus Dam Mujur ini juga salah satu agenda penting yang saya gedor kembali. Walapun sesungguhnya Dam Mujur itu lebih banyak faktornya karena kita di daerah. Saya sudah cek, sebenarnya dana sudah disiapkan. Hanya sajak kesiapan lahan yang belum selesai, karena masih ada sebagai masyarakat yang belum melepas tanahnya,” terangnya.
Selain itu lanjutnya, masalah komitmen awal untuk pembebasan lahan itu lebih banyak ditangani oleh pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah ini belum memiliki anggaran yang cukup untuk membebaskan lahan.
“Maka kita akan membicarakan lagi, mungkin disainnya diperkecil, ataukah seperti apa? Yang jelas ini menjadi konsen dari kita untuk pembangunan bendungan-bendungan besar yang masih bermasalah. Karena ini juga menjadi objek vital, terkait penyediaan air bersih di wilayah selatan (Lombok),” ucapnya. (sal)
