MATARAM – Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mulai memunculkan kegaduhan, salah satunya dengan mengurangi uang perjalanan dinas anggota DPRD Kota Mataram dan pejabat Kota Mataram.
Sebelum berangkat, para pejabat sampai anggota DPRD Kota Mataram harus mengajukan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke Sekda Kota Mataram. Baru diperbolehkan setelah ada persetujuan dan ditandatangani Sekda. Langkah Alwan mengurangi SPPD ini menuai banyak protes dari kalangan pejabat dan pimpinan dan anggota DPRD Kota Mataram. Beberapa pejabat bahkan sudah membeli tiket namun urung ke luar daerah karena SPPD-nya ditahan Sekda Kota Mataram.
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Abd Rachman mengatakan, kebijakan sekda yang mengurangi SPPD perjalanan dinas dinilai belum dipahami. Seperti tugas legislasi, tentunya membutuhkan konsultasi ke kementerian terkait raperda serta kunker ke daerah yang tentunya sudah menerapkan perda. ‘’Tugas pokok dari kedewanan membuat regulasi karena kita mencari perbandingan. Tidak maksimal di dalam daerah, seperti apa di luar Kota Mataram. Kita sangat sesalkan ini karena sekda belum pahami secara utuh tugas kedewanan,’’ katanya kepada Radar Lombok, Senin (14/8).
Beberapa pejabat juga sudah banyak yang melayangkan protes. Termasuk kalangan anggota DPRD Kota Mataram yang tidak bisa melakukan perjalanan dinas karena SPPD ditahan Sekda. Beberapa raperda yang masih jadi kajian di DPRD Kota Mataram belum rampung. ‘’Kita harapkan ada pembahasan terkait dengan langkah efesiensi anggaran. Tentunya berbeda eksekutif dengan legislatif. Kita lakukan konsultasi jelas sudah riil ke kementerian yang sesuai dengan dokumen yang dibawa dari Kota Mataram,’’ ujarnya.
Dia berharap, Sekda Kota Mataram tidak semakin mempersulit keadaan. Terutama dalam beberapa bulan ini ada beberapa pembahasan raperda, dari kalangan pansus yang belum dirampungkan dan membutuhkan kujungan ke beberapa kementerian.
Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri berdalih bukan dikurangi, namun lebih untuk efisiensi anggaran. Ketika salah satu pejabat melakukan konsultasi ke kementerian tidak mesti harus rombongan. ‘’Personelanya berapa yang berangkat. Kalau sekedar konsultasi masa harus rombongan, kita kurangi jumlah personelnya, kalau bisa hanya satu pejabat kenapa harus lima atau enam yang ke luar daerah,’’ katanya.
Alwan menyebutkan, seperti saat melakukan konsultasi dari kalangan dewan maupun pejabat Kota Mataram ke beberapa kementerian di Jakarta, ketika harus rombongan maka uang SPPD tetunya membengkak. ‘’Kita tetap berikan imbuan, saya pelajari siapa yang mau ke keluar daerah. Tujuan kemana harus jelas juga,’’ tegasnya.
Dia berharap, efisiensi anggaran ini dimaklumi. Kebutuhan daerah juga saat ini masih banyak untuk menuntaskan beberapa program yang ada dan tercantum di dalam visi misi Wali Kota Mataram. (dir)
