MATARAM – Persaingan kader Partai Golkar untuk memperebutkan kursi Ketua DPRD Kota Mataram semakin santer terdengar. Dua kader mulai bersaing yakni, Rino Rinaldi dan Abdul Malik. Keduanya merupakan orang dekat Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTB, H Mohan Roliskana. Kedua kader Partai Golkar ini akan menggantikan posisi H Didi Sumardi yang lolos ke DPRD Provinsi NTB pada pileg 14 Februari lalu.
Meski tinggal lima bulan lagi masa jabatan berakhir, namun dua nama sudah mulai banyak melobi sampai tingkat DPP untuk memperoleh kursi ketua. Bahkan sudah mulai banyak melakukan pendekatan ke Ketua DPD II maupun DPD I untuk bisa mendapatkan tiket kursi ketua.
Dari data KPU Kota Mataram, dari segi perolehan suara, Rino lebih unggul dari Abdul Malik pada pileg 14 Februari lalu. Perolehan suara Rino Rinaldi 4.068 dapil Kecamatan Selaparang, sedangkan Abdul Malik 2.449 suara di dapil Cakranegara. Rino merupakan politisi Golkar yang sudah lama berjuang dari AMPG. Dari segi militan, Rino dikenal lebih mengakar dan merakyat. Sedangkan Abdul Malik merupakan politisi dua periode dari Partai Golkar yang muncul sejak pileg 2014 lalu dari dapil Cakarnegara.
Keduanya masih saling membuntuti dan beberapa kali pertemuan sudah mulai digagas. Kedua kader Golkar ini memiliki jaringan berbeda di DPD sampai DPP. Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi menyampaikan, sesuai dengan batas waktu masa jabatan akan berakhir pada tanggal 7 Agustus mendatang. ‘’Jadi nanti posisi sudah di tangan ketua yang baru. Dari segi mekanisme tentu ada di partai,’’ katanya kepada Radar Lombok, Rabu (17/4).
Partai Golkar kembali menang dalam pileg 14 Februari lalu dan memperoleh 7 kursi di DPRD Kota Mataram. Partai Golkar Mampu bersaiang dengan partai lainya dengan perolehan tujuh kursi sudah mendapatkan tiket untuk kursi ketua DPRD Kota Mataram.
Dari segi komunikasi di internal tetap berjalan dengan baik. Banyak kader-kader senior di Partai Golkar yang ada di DPRD Kota Mataram. Mereka dinilai mampu melanjutkan estapet kepemimpinan yang sudah terbangun harmonis dengan eksekutif.
Saat ini, masih banyak pekerjan yang legislatif yang harus dituntaskan bersama eksekutif. Beberapa pembahasan sebelum pelantikan 7 Agustus mendatang sudah mulai digalakan.(dir)
