MATARAM–Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Partai Golkar yang digelar 5-6 Maret lalu mengusulkan agar Ketua DPD I Partai Golkar diajukan sebagai calon gubernur (cagub) di wilayah masing-masing pada Pilkada 2024 mendatang.
Terkait hal tersebut, Ketua DPD I Golkar NTB Mohan Roliskana mengaku belum berpikir untuk maju di Pilkada NTB 2024. Pasalnya, Pilkada NTB masih lama. Dia ingin fokus dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Wali Kota Mataram. Apalagi baru dilantik dua pekan lalu. “Saat ini saya fokus dengan amanah dari masyarakat Kota Mataram,” ucapnya, Minggu (7/3).
Untuk itu, ia tidak mau berandai-andai apakah maju atau tidak di Pilkada NTB 2024. “Nanti saja kita lihat dinamika politik seperti apa,” terangnya.
Pengamat Politik UIN Mataram Agus, M.Si mengatakan, sejarah dilahirkannya partai politik di semua negara menggariskan tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan. Maka seharusnya semua partai politik harusnya mencalonkan kadernya sendiri sebagai pemimpin nomor satu dalam pemerintahan di tingkatan masing-masing. “Di pusat misalnya, Airlangga maju sebagai calon presiden. Maka di daerah, Mohan harus berani maju sebagai calon gubernur,” ungkap mantan Anggota KPU NTB tersebut.
Menurutnya, dengan Mohan sudah berani maju sebagai Ketua DPD I, lantas kemudian tidak berani maju sebagai cagub, maka publik akan membaca, Mohan tidak memberi kontribusi bagi perjuangan partai, atau Mohan berjuang setengah hati di Golkar. “Atau jangan-jangan Mohan hanya berjuang untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan partai,” imbuhnya.
Agar tidak terjadi spekulasi yang demikian, menurutnya Mohan harus percaya diri untuk maju sebagai Calon Gubernur NTB, persoalannya adalah bisa sebagai penantang Zulkieflimansyah, Gubernur NTB saat ini atau sebagai wakilnya. “Jadi saya kira sejak terpilih sebagai Ketua DPD Golkar NTB, Mohan sudah berpikir dan berjuang untuk NTB bukan hanya memikirkan dan berjuang di Kota Mataram,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Ketua DPW PKS NTB Yek Agil kerap mengumbar bahwa Zulkieflimansyah atau Doktor Zul dipastikan akan diusung kembali. Untuk itu, PKS dari sekarang sudah mempersiapkan ancang-ancang. Apalagi jika Pilkada digelar 2024, di mana akan ada jeda 1 tahun bagi Doktor Zul, yang habis masa jabatan sebagai Gubernur NTB pada 2023. (yan)
