Proyek Molor, Fasilitas Pendopo Bupati Banyak Hilang

PENDOPO BUPATI: Inilah kondisi Pendopo Bupati Lombok Tengah yang tidak terurus dan belum ditempati hingga saat ini, Rabu (28/4). (M HAERUDDIN/ RADAR LOMBOK)

PRAYA — Keberadaan gedung megah Pendopo Bupati Lombok Tengah  sampai dengan saat ini belum bisa ditempati. Pasalnya pengerjaan proyek pendopo sampai saat ini belum sepenuhnya rampung dikerjakan. Ironisnya, terungkap jika berbagai fasilitas yang ada di pendopo tersebut banyak yang raib digondol maling.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya mengatakan, untuk pendopo bupati belum ditempati, karena beberapa faktor. Salah satunya karena pekerjaannya belum selesai dan dana pembangunan gedung tersebut sebelumnya kena refocusing.

“Ada beberapa fasilitas finishing yang belum selesai dan ada jaringan yang hilang. Jaringan AC itu dicuri pipa- pipa tembaganya, termasuk besi juga hilang,” kata Lalu Firman Wijaya kepada Radar Lombok, Rabu (28/4).

BACA JUGA :  Dikbud NTB Dinilai Hanya Umbar Janji Terkait Nasib Guru Honor

Kendati demikian, pihaknya memastikan jika kehilangan beberapa fasilitas di pendopo bupati itu bukan menjadi kendala utama. Hanya saja, ada beberapa perlengkapan yang harus berada atau disiapkan di dalam pendopo yang sampai dengan saat ini belum ada. Seperti meubeler atau kelengkapan lainnya.

Firman menegaskan bahwa proyek pendopo bupati ini seharusnya tuntas pada tahun 2020 lalu. Hanya saja karena adanya Covid-19, membuat berbagai program termasuk proyek pendopo ini dananya dilakukan refocusing. Adapun kebutuhan anggaran untuk dua gedung di pendopo bupati ini bisa menghabiskan anggaran untuk finishing hingga sekitar Rp 5 miliar termasuk untuk landskip-nya.

BACA JUGA :  Rayakan Kelulusan, Siswa SMKN I Praya Gunakan Baju Adat

“Sekarang memang ada anggaran, tapi tidak banyak sekitar Rp 3 miliar, makanya ke depan akan dianggarkan lagi,” sebutnya.

Sebelumnya, anggaran Rp 5 miliar untuk kebutuhan fisik dua gedung pendopo, tapi karena hanya tersedia Rp 3 miliar yang semula untuk dua gedung, tetapi karena bupati harus menempati maka Rp 3 miliyr ini fokus di satu gedung termasuk dengan isinya.

“Sekarang sedang dilakukan audit oleh BPK. Jadi volume yang dikeluarkan oleh BPK nantinya yang akan menjadi titik point kita untuk pembangunan berikutnya,” katanya. (met)