MATARAM – Pemerintah telah lama mewacanakan dan menuntaskan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan desain jalan layang di sepanjang Pantai Ampenan sepanjang 9 kilometer. Namun sampai sekarang wacana ini kian tidak jelas.
Jalan layang yang diwacanakan sejak tahun 2017 sejalan dengan program Pemerintah Provinsi NTB yang diajukan ke nasional untuk jalan pesisir pantai.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Rangga Danu Mainanga meminta Pemkot memperjelas nasib jalan layang yang telah disusun selama satu tahun. “ Kapan terealisasi, sampai saat ini belum ada kabar jalan layang. Semua kajian sudah tuntas, sampai Amdal maupun Detail Engineering Design (DED) jalan tersebut,” katanya kepada Radar Lombok kemarin, (9/2).
Politisi PKPI ini meminta Pemkot memperjelas nasib jalan layang tersebut. Karena anggaran untuk kesiapan sudah dianggarkan pada tahun 2017, untuk kajian Amdal sampai DED sudah menghabiskan Rp 500 juta. Kalau proyek ini sampai gagal maka Pemkot terkesan melakukan pemborosan anggaran.
Kondisi jalan jalur Pantai Ampenan saat ini sudah cukup memprihatinkan. Dengan adanya jalan layang, bisa mengurai kemacetan maupun ada pemecah gelombang yang ditempatkan sesuai dengan desain yang telah dituntaskan. Beberapa daerah rawan abrasi bisa teratasi seperti Penghulu Agung, Mapak dan Bintaro. “ Kita harapkan ada kejelasan soal jalan layang. Karena ini sudah ditunggu masyakat sejak lama,” ucapnya.
Saat ini beberapa jetty sudah banyak yang rusak akibat gelombang pasang seperti di Penghulu Agung. Bahkan warga sekitar sudah menguliti beton yang tersisa besi untuk dijual kiloan. Tembok yang sudah hancur kini telah jadi rebutan pemulung untuk mengambil besi beton yang tersisa.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) H Mahmudin Tura mengatakan, untuk kejelasan jalan layang belum ada kabar dari pemerintah pusat. Ia mengakui semua proses telah tuntas seperti izin Amdal. “ Semua persyaratan sudah tuntas, kita tunggu kabar dari pemerintah pusat. Karena ini anggaran dari pusat,” katanya.
Bahkan ada wacana Balai Wilayah Sungai (BWS) akan melakukan pengerukan, serta penambahan beronjong namun masih ditolak karena masih menunggu. Jawaban dari pemerintah pusat di Kementerian Pekerjaan Umum sudah ada masuk usulan untuk jalan layang. Baik dari provinsi NTB maupun pemerintah Kota Mataram.” Kita tunggu informasi dari kementerian, kapan akan terealisasi jalan layang,” katanya.(dir)
