Plt Ketua DPD dan DPC Demokrat di NTB Versi KLB Segera Ditunjuk

Fathurrahman (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3) lalu itu, membuat prahara di tubuh partai berlambang bintang mercy itu. Bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat daerah. Karena KLB Partai Demokrat menelurkan pilihannya kepada Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko.

Kubu Moeldoko sendiri telah mengacak sejumlah pengurus partai di tingkat daerah dengan iming-iming kursi empuk. Tak menutup kemungkinan, akan ada para pengurus PD yang terlena dengan iming-iming jabatan tersebut.

Di samping itu, kubu Moeldoko juga sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk mengacak ulang sejumlah pengurus partai yang dianggapnya tak loyal. PD versi Moeldoko akan segera membongkar ulang jajaran pengurus di tingkat DPD dan DPC dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt). “DPP Demokrat akan segera menunjuk Plt ketua DPD dan DPC,” ungkap Fathurrahman, salah seorang pendukung PD versi Moeldoko, Minggu (7/3).

Fathurrahman menambahkan, pihaknya sedang menggelar koordinasi dan konsolidasi dengan jajaran kader PD pendukung KLB. Dalam konsolidasi itu, diperkirakan ada sekitar 50 persen kader PD NTB yang mendukung KLB. Ramainya dukungan itu akan semakin memperkuat PD versi KLB di NTB ke depannya. “Sesuai arahan DPP, kita diminta perkuat konsolidasi,” papar mantan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini.

Fathurrahman juga mengaku, Plt kepengurusan DPD dan DPC akan langsung ditunjuk apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) sudah menerbitkan SK kepengurusan PD versi KLB yang dipimpin Moeldoko. Setelah itu, Plt ketua DPD dan DPC akan diberikan wewenang tanggung jawab untuk menyusun kepengurusan di tingkatannya. “Dan kita yakin, karena KLB yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum sudah sesuai AD/ART partai,’’ klaim Fathurrahman.

Karena itu, Fathurrahman mengingatkan, jika ada kader PD di NTB tidak mengakui hasil KLB, maka akan dinyatakan keluar dari PD. “DPP sudah menyatakan jika ada kader tidak mengakui KLB, maka kader itu dinyatakan keluar dari Demokrat,” pungkasnya. (yan/zwr)