MATARAM—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB menargetkan perbaikan ruas jalan Lembar – Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat yang rusak parah dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023 nanti.
“Revisi Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) nya bulan Juni ini setelah itu mereka bekerja. Insyaallah akhir tahun sudah selesai,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwan Syah saat ditemui di Mataram, kemarin.
Ridwan Syah mengatakan perbaikan jalan menuju Pelabuhan Gili Mas di Kecamatan Lembar, Lombok Barat itu akan ditangani oleh Kementerian PUPR melalui Balai Jalan Nasional. Jalan sepanjang 7,5 kilometer itu masuk program Inpres jalan daerah 2023. Sekarang ini tinggal menunggu revisi Dipa dari Balai Jalan Nasional. “Anggarannya hampir Rp 100 miliar. Dari Inpres jalan daerah 2023,” sebutnya.
Tidak hanya itu, beberapa ruas jalan yang rusak di NTB dan sudah dipastikan akan segera ditangani Pemerintah Pusat melalui program Inpres pada Mei 2023. Antara lain ruas jalan Wilamaci – Karumbu – Sape, yang yang panjangnya mencapai 19 kilometer akan ditangani dengan biaya total Rp 92 miliar lebih.
Dan terakhir ruas jalan di Samota yang diusulkan mencapai Rp 176 miliar. “Inpres jalan daeran itu anggarannya dari Kementerian, tapi menangani jalan daerah yang menjadi kewenangan provinsi-provinsi dan kabupaten,” ucapnya.
Pemprov sendiri lanjut Ridwan Syah, sudah mengusulkan senilai Rp 1,5 triliun ke Pemerintah Pusat untuk penanganan infrastruktur jalan daerah yang rusak parah melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Mengingat persoalan infrastruktur ini selalu menjadi tuntutan yang hadir dari masyarakat. Sementara keuangan pemerintah kabupaten, termasuk juga provinsi terbatas.
Dari nilai Rp 1,5 triliun itu, sebanyak Rp 500 miliar diusulkan ke Kementerian PUPR untuk pembangunan ruas jalan provinsi. Sedangkan masing-masing Kabupaten/Kota di NTB yang jalannya rusak rata-rata diusulkan sebesar Rp 100 miliar. Sehingga total dana yang diminta Pemprov ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan jalan mencapai Rp 1,5 triliun. “Jadi total semuanya sekitar Rp 1,5 triliun secara keseluruhan,” sebutnya.
Usulan penanganan infrastruktur jalan ini disampaikan beberapa waktu lalu, ketika Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, bersama 10 kepala daerah se NTB menemui Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono.
Diakui bahwa Kementerian PUPR sangat membuka pintu bagi pembangunan NTB. Salah satunya dengan program Inpres Jalan Daerah, yang merupakan target Presiden Jokowi menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah, tetapi ditangani melalui anggaran Kementerian.
“Alhamdulillah menteri memberikan dua respon yang baik. Pertama caranya sudah betul kalau memang daerah tidak memiliki uang, maka mintanya ke pusat. Dan beberapa ruas jalan sudah di ACC Pak Menteri sebesar Rp 428 miliar, yang akan dilelang oleh Balai Jalan Nasional bulan Mei 2023,” terangnya.
Termasuk dengan jalan By Pass Mandalika yang rusak. Saat ini sedang dikerjakan oleh Balai Jalan Nasional. Terlebih menjelang MotoGP yang akan digelar pada Oktober 2023 mendatang, sehingga pengerjaannya harus dikebut.
“Kemarin Kepala Balai Jalan Nasional ke Jakarta, dan menghubungi kita kalau mereka akan segera mengerjakan (Jalan Bypass Mandalika), karena itu menjadi prioritas,” jelasnya.
Ridwan Syah belum bisa memastikan apakah kerusakan jalan di Bypass Mandalika akibat bencana alam atau yang lain. “Saya belum tau persis, tapi yang jelas memang kondisi di lapangan ada yang menyebabkan kondisi (jalan) jatuh,” ujarnya.
Namun menurutnya tidak masalah penyebab kerusakan jalan apakah bencana alam atau apapun. Terpenting adalah jalan-jalan yang rusak itu tertangani segera. Supaya gelaran MotoGP dan keperluan masyarakat sekitar tidak terganggu akibat jalan yang ambles. “Akan ditangani segera menurut Kepala Balai Jalan Nasional,” tutupnya.
Sebelumnya Kepala Desa Lembar Selatan, H. Beny Basuki mengatakan jalan yang menuju Gili Mas yang menghubungkan Lembar dengan Sekotong rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Jalan rusak menyebabkan banyak korban yang jatuh. Jalan itu sendiri pernah ditambal sulam. Namun tak bertahan lama, jalan itu pun rusak lagi.
Bahkan kondisinya lebih parah. Lubang menganga dimana-mana dan sangat dikeluhkan oleh para pengendara. Warga mendesak agar jalan sepanjang hampir belasan kilometer itu ditangani permanen. “Kondisinya rusak parah, harus segera ditangani permanen,” tegasnya.
Dikatakannya, pernah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur itu yang menimpa warga dan wisatawan kapal pesiar. Sehingga warga kesal dengan kondisi jalan rusak yang tak kunjung ditangani pemerintah, menyebabkan warga beberapa kali menanami pohon pisang di tengah jalan.
“Tapi penanganan yang dilakukan pemerintah pun masih sebatas tambal sulam. Itupun sebagian bantuan dari perusahaan BUMN dan swasta yang beroperasi di daerah itu,” tandasnya. (cr-rat)
