TANJUNG – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara pada tahun ini menargetkan jumlah penerima bantuan permodalan melalui program kredit usaha rakyat (KUR) sebanyak 700 petani.
Target ini dihajatkan untuk membantu para petani lebih banyak untuk menambah modal dalam mengelola lahan pertaniannya. Sebab dari program bantuan KUR tahun kemarin para penerima terasa terbantu sehingga hasil tanaman semakin bagus. “Kita memang targetkan 700 petani yang akan menerima bantuan KUR ini. Dan saat ini kami masih melakukan pendataan siapa saja para petani yang ingin meminjam modal tersebut, sebab pihaknya menfasilitasi ke Bank NTB,” terang Kepala DKPP Lombok Utara H Melta kepada Radar Lombok, Senin (3/4).
[postingan number=3 tag=”kur”]
Terkait jumlah penerima itu sendiri, nanti akan melihat dari kesanggupan para petani untuk mengembalikan modal tambahan yang dipinjam tersebut. Kemudian dilihat dari luas lahan yang digarap. Jika luas lahan seluas 1 hektare, maka akan bisa mendapatkan bantuan KUR sebesar Rp 7 juta. “Kembali lagi kepada para petani kesanggupannya untuk mengembalikannya, sekarang ini kita masih meminta para petani yang mendapatkan bantuan KUR kemarin mengembalikan pinjaman dulu,” tandasnya.
Jika melihat data tahun kemarin, jumlah penerima sebanyak 14 kelompok atau 215 petani. Jumlah anggaran yang digelontorkan Bank NTB sebesar Rp 1,3 miliar. Jika ada penambahan, maka anggaran yang disiapkan Bank NTB akan lebih besar. “Kita sudah mensosialisasikan kepada para petani mengenai program tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan Bank NTB KCP Tanjung Lalu Purnawam mengatakan, terkait target penerima KUR itu pihaknya akan berkoordinasi dengan DKPP selaku yang menaungi para petani. “Jumlah debitur akan dinaikan 700 itu, nanti kami akan berkoodinasi dengan dinas terkait untuk siapa yang siap menerima bantuan KUR tersebut,” katanya terpisah.
Pencairan bantuan KUR sendiri pada tahun ini tidak perlu menunggu lama, sebab pihak Bank NTB bersama pemerintah daerah dan Unram sudah melakukan penandatangan MoU, sehingga pada tahun ini tinggal melanjutkan saja. “Tidak perlu membuat MoU lagi, tinggal koordinasi dengan dinas dan dinas nanti berkoordinasi dengan petani,” jelasnya.
Jika jumlah penerima 700 orang, maka pihaknya akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar lebih. Dan pihaknya dalam pencairan tidak akan terlambat seperti tahun kemarin, pada tahun ini bisa cair sebelum bulan Oktober atau November. Akan tetapi, pihaknya akan mempertimbangkan kesanggupana petani dan luas lahan yang digarap. “Kalau ada yang nunggak, kita akan menjadi dipertimbangkan,” pungkasnya. (flo)
