MATARAM – Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan Raihan Anwar menyesalkan ada oknum pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang terbukti terlibat dalam politik praktis. “Kita sesalkan hal ini,” kata politisi Partai NasDem itu menanggapi ada rekomendasi Bawaslu NTB kepada KASN agar Asisten I Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB Fathul Gani disanksi, Selasa kemarin (29/8).
Menurutnya, pejabat fokus saja dengan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan birokasi kepada masyarakat. Bukan justru terlibat politik praktis, karena sudah jelas undang-undang yang mengatur tentang netralitas ASN. “Jangan cawe-cawe di politik. Fokus saja dengan pelayanan birokrasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Adapun keterlibatan pejabat pemprov dalam cawe-cawe politik jadi preseden buruk. Dikhawatirkan hal serupa bisa dilakukan pejabat lainnya Terlebih, sebentar lagi akan dilaksanakan Pemilu dan Pilkada NTB 2024.
Jikapun, kata dia, oknum pejabat ingin terlibat dalam kegiatan politik dengan jadi tim sukses, alangkah lebih baik, mundur dari ASN. “Daripada setengah-setengah berpolitik dan jadi preseden buruk, lebih baik mundur saja dari ASN sehingga bisa fokus berpolitik,” sindirnya.
Menurutnya, oknum pejabat sudah sangat memahami terkait profesionalitas kerja dan netralitas ASN. Namun kenyataannya, aturan itu sering kali diabaikan. Sebab itu, harus diberikan sanksi tegas terhadap oknum ASN yang terlibat cawe-cawe di politik. “Semua pihak harus mengawal sejauh mana pemberian sanksi bagi oknum ASN terbukti cawe-cawe di politik,” tegasnya.
Baginya, dengan ada keterlibatan oknum pejabat di politik, menunjukkan bahwa kuat indikasi politisi birokrasi dengan memanfaatkan perangkat birokrasi untuk kepentingan politisi dan parpol tertentu. “Jelas ini akan berdampak terhadap pelayanan diberikan ke masyarakat,” imbuhnya.
Peneliti Pusdek UIN Mataram, Dr Agus mengatakan, hal yang harus diwanti-wanti dari sejak awal tentang Penjabat (Pj) Gubernur hingga Pj Bupati, jangan sampai Pj justru menjadi corong politik salah satu elite politik.
Diketahui, Fathul Gani adalah salah satu nama yang direkomendasikan oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah jadi Pj Bupati Lotim. Dan dengan adanya rekomendasi sanksi ini, maka publik layak memberi apresiasi kepada Bawaslu NTB yang berani menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. “Ketegasan Bawaslu ini diperlukan untuk memberi efek jera kepada ASN untuk tetap menjaga netralitas politik hingga pemilu berakhir,” lugasnya. (yan)
