Musrenbang Anak Upaya Menjadikan NTB Daerah Layak Anak

MUSRENBANG ANAK: Simulasi Musrenbang Anak Provinsi NTB, diikuti oleh lebih dari 50 anak yang berasal lima Kabupaten/Kota di NTB. (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Pemerintah Provinsi NTB didorong untuk mewujudkan Kota Layak Anak di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang anak.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Ahmad Hidayat menilai Musrenbang Anak lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Sebab anak-anak bisa menyampaikan secara langsung keinginan mereka kepada pengampu kepentingan.

“Kita mendorongnya akan ada Musrenbang anak dan remaja ditingkat provinsi. Dan itu harus terencana dan terprogram,”Kata Ahmad Hidayat saat ditemui disela-sela kegiatan Simulasi Musrenbang Anak Provinsi NTB di Puri Indah Hotel, Senin (26/6).

Musrenbang Anak mestinya menjadi program reguler yang digelar oleh Pemprov NTB. Apalagi pemerintah memilimi komitmen untuk mewujudkan NTB sebagai daerah layak anak. “Program Musrenbang harus terencana dan harus ada distruktur anggaran. NTB sendiri memiliki target menjadi provila. Makanya makanya kita dorong apa yang sudah menjadi komitmen Pemerintah,” ujarnya.

Menurut Hidayat Progran Musrenbang adalah salah satu program pemberdayaan anak dan remaja serta pemberian ruang aspirasi bagi anak dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah. Sehingga terobosan itu yang harus terus dipertahankan pemerintah.

“Musrenbang ini salah satu ruang partisipasi bagi anak-anak dan remaja. Sehingga perlu juga didorong agar diselenggatakan ditingkat provinsi. Tujuannya supaya partisipasi anak ini betul-betul menjadi bagian dari pembangunan daerah,” terangnya.

Baca Juga :  Pj Gubernur NTB Panen Raya Padi Meski Ada Dampak Fenomena El Nino

Sejauh ini Program Musrenbang hanya menyasar lima kabupaten Kota saja di NTB. Antara lain KSB,Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Mataram dan KLU. Oleh karena itu melalui Musrenbang yang digelar PKBI ini diharapkan lima kabupaten lainnya dapat segera menyelenggarakan Musrenbang.

“Itu 5 Kabupaten/Kota yang belum menjadi dampingan program musrenbang ini bisa didorong juga. Dengan syarat anak dan remajanya harus diberdayakan terlebih dahulu melalui peningkatan capacity building dulu,” ucapnya.

Musrenbang ini sangat penting mengingat banyak kasus pada anak yang hanya diselesaikan dipermukaan saja. Misalnya pada kasus bulying pada anak dan kasus senioritas di lingkungan pondok pesantren. Itu tidak bisa diselesaikan karena anak tidak terbuka dengan masalah yang dihadapi. Dan masih ada komponen dalam masyarakat yang aspirasinya belum maksimal didengar ataupun diterima. Anak dan remaja ccontohnya, hak mereka yang sejatinya tertuang dalam Konvensi Hak Anak belum diimplementasikan secara nyata di dalam penyusunan kebijakan.

“Kegiatan ini ditujukan untuk menajamkan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat agar bisa menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, dan keinginan mereka,” katanya.

Sebetulnya beberapa daerah telah melakukan Musrenbang yang melibatkan anak di dalamnya. Sebagai contoh, pada 2021 dilaksanakan Musrenbang Anak di Kota Mataram dan Kabupaten Bima melalui Program Lingkar Remaja. Ada lebih dari 400 anak dan remaja terlibat di dalamnya.

Baca Juga :  Pemprov NTB Terkesan Lindungi ASN Koruptor

Pemangku kepentingan sendiri, seperti Bappeda, telah berkomitmen untuk mendorong dan memperluas program ini dan mengintegrasikannya dengan inisiatif Kabupaten/Kota Layak Anak.Terkait hal itu, komitmen yang telah terbangun dari pemangku kepentingan dan telah ada keterlibatan anak dan remaja sebelumnya perlu didukung dan diperkuat lagi.

“Hal yang perlu dipastikan dalam upaya mendukung dan memperkuat upaya ini adalah sejauh mana partisipasi anak dan remaja ini bermakna, apakah suara mereka benar-benar berasal dari mereka sendiri,” ujarnya.

Melalui Simulasi Musrenbang ini diharapkan anak remaja memahami bagaimana proses Musrenbang tersebut dan tercipta ruang aman bagi anak bersuara, gagasan orisinil dari remaja tersebut kepada para stake holder terkait dengan isu-isu yang diperjuangkan oleh Lingkar remaja.

“Pada tahun 2023, telah dilakukan simulasi Musrenbang di 5 Kabupaten Kota Intervensi Program Partisipasi Remaja menjadi warga negara yang aktif. Sehingga dirasa perlu dilakukan simulasi Musrenbang tingkat provinsi untuk mengakomodir semua suara dan kebutuhan Anak dan Remaja,” tandasnya. (cr-rat)

Komentar Anda